TatarSukabumi.ID - Anggota DPRD Kota Sukabumi dibuat geram atas kasus soal ujian Penilaian Akhir Semester II (PAT) bagi Siswa kelas V Sekolah Dasar tahun ajaran 2020/ 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Sukabumi.
Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi Pemerintahan, Melan Maulana kepada TatarSukabumi.ID angkat bicara terkait materi soal ujian mata pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani dan Olahraga) yang hari ini dibagikan untuk dikerjakan siswa kelas V Sekolah Dasar, Rabu (9/6/2021).
Politisi Partai berlambang Burung Garuda besutan Prabowo Subianto menilai materi yang disajikan oleh tim perumus soal tidak mendidik.
"Menurut Saya di naskah tersebut kalau kita analisa, materi soal itu kurang mendidik," tegas Melan Maulana.
"Dalam soal soal itu menurut Saya belum cocok untuk disampaikan kepada Siswa usia anak kelas V SD," sambung Dia.
"Jadi ini jadi pertanyaan kenapa bisa ada soal seperti ini, ada muatan apa dalam soal semacam ini," ungkap Melan menindak lanjuti soal ujian yang didalamnya tersirat bahasa bahasa seronok, vulgar, materi salah, hingga diksi diksi yang bisa mendegradasi moral anak bangsa, Rabu (9/6).
BACA JUGA : Pertanyaan Absurd Soal Ujian Kelas V SD Yang Dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Sukabumi
Didalam lembar soal ujian, terpampang jelas lambang Pemkot Sukabumi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Melan khawatir ada muatan dan maksud tujuan lain dalam soal ujian tersebut.
"Padahal ini jelas yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Sukabumi.
Jika benar Dinas Pendidikan di Kota Sukabumi membuat soal ini, ini jadi pertanyaan besar tujuan dan arahnya kemana," tukasnya.
Bukan tanpa alasan, Melan menilai dalam aturan muatan lokal (mulok), karakteristik daerah, adat, dan paradigma masyarakat lokal bisa masuk dalam sub materi yang diberikan kepada siswa.
"Seharusnya pembuatan soal ini harus benar benar dikaji selain dari sisi kajian ilmiah, jangan lupakan sudut pandang lain baik sisi sosial, religi, maupun hal lain termasuk moralitas adat ketimuran," tegasnya.
Lebih jauh Melan menilai materi soal ujian terlalu tabu untuk dikonsumsi anak usia dini.
"Saya melihat soal ini tabu, soal ini mungkin tidak salah, tapi akan salah jika soal ini diberikan kepada usia anak dini, mungkin bila soal ini diberikan kepada siswa di jenjang sekolah lain tidak masalah," ungkapnya.
Lebih jauh Melan menilai ada yang salah dari tim perumus soal ujian ini.
"Apapun penjelasannya saya menilai perumus soal ini mengalami kelengahan moral, saya ulangi kelengahan moral,"
"Apakah mereka (perumus soal) tidak mengalami menjadi siswa kelas V SD, bagaimana menyebut kata kata dalam soal itu," beber Pria mantan Ketua KNPI Kota Sukabumi.
BACA JUGA : Polisi Bongkar Kasus Peredaran Obat Tramadol dan Hexymer di Sukabumi dan Cianjur 4 Bandar Diamankan
Melan menilai kasus ini bukan kasus kecil, diperlukan pertanggungjawaban dari instansi terkait.
"Ini harus dipertanggung jawabkan, karena soal ini sudah menyebar dan telah diisi oleh para siswa jadi mutlak harus ada penjelasan dan pertanggungjawabannya.
"Jadi harus ditindak lanjuti secara serius, Saya sebagai aspirator sebagai wakil masyarakat yang anak anaknya Sekolah di Kelas V Kota Sukabumi. Kita sebagai Institusi akan meminta kepada Pimpinan (DPR Kota Sukabumi) untuk melakukan pemanggilan (Dinas)," tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Kota Sukabumi dipastikan akan memanggil Unsur unsur yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan soal ujian ini.
"Kita akan gunakan hak tanya kita sesuai tupoksi jangan sampai generasi kita terkontaminasi oleh ajaran yang tidak berdasar apalagi ajaran yang tidak bisa dijelaskan baik secara ilmiah baik secara moralitas," tegasnya.
"Kita akan panggil tim perumus soal, Saya akan minta penjelasan dari mereka, dari mana perumus ini mendapat inspirasi hingga membuat soal ini dan tujuannya apa. Dan apabila ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan parah. Kalaupun soal soal itu telah sesuai secara ilmiah, Saya ingin tahu siapa sih tim perumus soal ini apakah dari ASN atau dari mana, karena ini harus dipertanggung jawabkan," sambung Dia.
"Dan bila kasus ini telah diketahui oleh pimpinan tertinggi di Kota ini, Saya pun akan meminta harus ada tindak lanjut serius menyikapi masalah ini karena ini menyangkut moralitas anak anak kita." tegasnya.(*)
