Aksi Unjuk Rasa Sehari Jelang Puasa Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukabumi, Ini 3 Tuntutannya

Senin, 12 April 2021 - 17:51 WIB
Aksi Unjuk Rasa Sehari Jelang Puasa Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukabumi, Ini 3 Tuntutannya
Aksi Unjuk Rasa Sehari Jelang Puasa Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukabumi, Ini 3 Tuntutannya

TatarSukabumi.ID - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi sejumlah titik Sukabumi.

Mereka menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi dan di Gedung Pendopo Sukabumi, Senin (12/4/2021).

Ketua SPN Kabupaten Sukabumi, Budi Mulyadi kepada awak media menyebut aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Sukabumi.

Namun buruh yang tergabung dalam SPN bersama sejumlah federasi lain secara nasional menggelar aksi serupa di setiap daerahnya masing masing.

BACA JUGA : Ratusan Knalpot Bising Dimusnahkan Polres Sukabumi Kota

Tuntutan aksi adalah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau  Omnibuslaw.

"Hari ini kita aksi untuk menindak lanjuti perjuangan yang sedang kita lakukan sejak 6 bulan lalu. Bahwa secara prinsip kami SPN menolak UU Omnibuslaw.

"Hari ini ada sidang keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka ini adalah aksi solidaritas menuntut untuk Undang-undang Cipta Kerja di cabut dibatalkan," ungkap Budi, Selasa (12/4).

BACA JUGA : Warga Lembursitu Kecewa Kepada Anggota DPRD Sukabumi, Asep : Jangan Cuma Memberi Angin Segar

Tuntutan lainya kata Budi, SPN secara tegas meminta Pihak pihak terkait untuk menghapus kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) secara dicicil.

Berkaca pada Hari Idul Fitri tahun 2020 lalu, sejumlah Perusahaan membayar hak buruh mendapat THR dengan cara dicicil, terlebih saat ini, sambung Budi ada wacana dan isu tentang THR yang akan dicicil seperti tahun sebelumnya.

"Kita melihat fenomena pembayaran satu THR tahun lalu yang diberikan kepada buruh dengan cara dicicil," kata Budi.

"Padahal menurut hemat kami pada saat itu banyak perusahaan belum terkena dampak pandemi," sambung Dia.

"Namun faktanya pemerintah pada saat itu mengeluarkan surat edaran, dan fakta di lapangan banyak sekali perusahaan yang melakukan pembayaran THR secara dicicil," terangnya.

BACA JUGA : Taman Gunung Wayang Sukabumi Destinasi Wisata Wajib Dikunjungi

Lebih jauh Ketua SPN Kabupaten Sukabumi menyebut masih ada waktu sekitar tiga minggu kedepan sebelum kebijakan pembayaran THR benar benar diterapkan..

"Kedatangan Kami hari ini untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah agar pembayaran THR tidak  dicicil," tegasnya.

Untuk pembayaran THR, Pemerintah Daerah sepatutnya turut andil campur tangan sekaligus memberikan kebijakan yang berpihak kepada buruh.

"Pemerintah daerah lakukan kajian teknis secara mendalam, apakah memang betul perusahaan yang tidak bisa membayar THR itu betul tidak mampu.

"Jangan sampai yang sebenarnya perusahaan mampu, tetapi seolah dibiarkan sehingga marak pembayaran THR secara dicicil," tukasnya.

Tuntutan terakhir dalam aksi massa yang dilakukan SPN adalah menuntut upah sektoral untuk kembali diberlakukan.

"Sementara ini upah sektoral tidak diberlakukan, tuntutan ketiga kami adalah upah sektoral kembali diberlakukan, itulah esensi daripada kegiatan kita hari ini," pungkasnya.(*)

SUKABUMI TERKINI