Gaduh Proyek Pembangunan 1600 Rutilahu DPRD Kabupaten Sukabumi Lakukan Evaluasi

Sabtu, 23 Januari 2021 - 09:08 WIB
Gaduh Proyek Pembangunan 1600 Rutilahu DPRD Kabupaten Sukabumi Lakukan Evaluasi
Gaduh Proyek Pembangunan 1600 Rutilahu DPRD Kabupaten Sukabumi Lakukan Evaluasi

TatarSukabumi.ID - Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi di Gedung Pendopo, Jumat (22/1/2020).

Pertemuan kali ini membahas sejumlah permasalahan dalam program pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) Pemkab Sukabumi tahun anggaran 2020 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, kepada TatarSukabumi.ID menyebut, DPRD saat ini tengah melakukan evaluasi program senilai 16 miliar tersebut.

"Pada prinsipnya pembahasan evaluasi rutilahu anggaran 2020 senilai 16 miliar untuk 1600 titik. Dikhawatirkan ada penyelewengan di lapangan, maka sesuai tugas kita lakukan pengawasan dari mulai tingkat pelaksana kabupaten hingga warga penerima bantuan," ungkap Deni Gunawan.

BACA JUGA : Kasihan Warga! Sertifikat Tanah Program Redistribusi Tanah 2020 di Sukabumi Ditarik Kembali Oleh BPN

Pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni ini melibatkan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS).

Deni menyebut kehadiran FSKSS cukup membantu Pemerintah Daerah dalam realisasi program ini.

"FSKSS membantu di lapangan kendati tanpa ada anggaran (honor)," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman kepada TatarSukabumi.ID menepis isu yang sempat beredar luas terkait penyimpangan dalam program ini.

"Pemaparan kaitan rutilahu yang hari ini banyak diangkat di medsos oleh masyarakat, intinya tadi kita jelaskan ke Dewan terkait pembiayaan program rutilahu," kata Dedi.

BACA JUGA : Fakta Terkait Kasus Dugaan Salah Satu Kades di Sukabumi

Nominal bantuan kepada 1600 rutilahu di tahun 2020 lalu sambung Dedi, alokasi anggaran bersumber dari APBD dengan mekanisme yang diatur dalam
Keputusan Bupati nomor 49 tahun 2020.

"Setiap penerima mendapat 10 juta rupiah, mekanismenya uang itu tersalurkan dari kas daerah kepada tim pelaksana rutilahu tingkat Kecamatan.

"Jadi kalau ada pendapat masyarakat mengatakan bahwa anggaran itu tersalur ke pihak lain itu tidak benar," tukasnya.

Masih kata Dia, Masyarakat penerima bantuan tidak menerima nominal uang senilai 10 juta rupiah.

Penerima hanya mendapat material bahan bangunan senilai 9,2 juta setiap unit rutilahu.

"Ada biaya administrasi 200 ribu kemudian sisanya untuk upah kerja.

"Kalaupun ada noise (gaduh) sedikit, menjadi evaluasi untuk perbaikan kedepan." ungkapnya.(*)

SUKABUMI TERKINI