Pembangunan 1600 Rutilahu di Sukabumi Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Kamis, 15 Oktober 2020 - 13:17 WIB
Pembangunan 1600 Rutilahu di Sukabumi Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Pembangunan 1600 Rutilahu di Sukabumi Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

TatarSukabumi.ID - Bimtek penyusunan laporan pertanggung jawaban dana (LPD) perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dilaksanakan di Gedung Pendopo Sukabumi, Kamis (15/10/2020).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman menyebut, di tahun anggaran 2020, Pemkab Sukabumi menargetkan 1600 unit rutilahu selesai dengan sumber APBD.

Saat ini, sambung Dedi Chardiman, masih belum tahapan evaluasi secara keseluruhan mengingat sebagian rutilahu belum selesai di kerjakan.

Lebih jauh menurut Dedi, dari sisi persoalan teknis di lapangan, Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan FSKSS (Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat) panitia, pelaksana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta camat di masing-masing wilayah agar program ini berjalan optimal.

BACA JUGA : Kabar Baik Program Bantuan Usaha Mikro Senilai 2,4 Juta Bagi Pelaku UMKM Kembali di Buka

"Target yang kita rencanakan 1600 unit ,
Insyaallah semua tercapai 100 persen tahun ini.

"Jumlah bantuan senilai 10 juta rupiah , dari nominal itu di kurangi biaya administrasi dan upah kerja sekitar 800 ribuan , artinya satu rumah ini dibantu kurang lebih 9,2 jutaan," ungkap Dedi Chardiman, Kamis (15/10).

Dedi menghimbau, seluruh unsur yang terkait dalam program ini dapat melaksanakan tugas dengan baik.

BACA JUGA : Bambang Yunianto : Aksi Massa Buruh di Sukabumi Patut di Contoh

"Kepada tim tadi saya sampaikan habis-habisan, bahwa prinsip pelaksanaan rutilahu adalah akuntabel dapat dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam sisi pendanaan," tegas Dedi.

"Mereka dikuatkan secara teknis dilatih oleh tim, sehingga dalam implementasinya, anggaran yang diterima tim pelaksana kecamatan harus tepat terpenuhi sasarannya," sambung Dia.

"Artinya bansos ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara." tegasnya.(*)