Kewajiban yang Harus Dipatuhi Paslon di Pilkada 2020

Jumat, 25 September 2020 - 09:50 WIB
Kewajiban yang Harus Dipatuhi Paslon di Pilkada 2020
Kewajiban yang Harus Dipatuhi Paslon di Pilkada 2020
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 153/PL.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 memutuskan nomor urut 1 jatuh pada pasangan calon, Adjo Sardjono - Iman Adi Nugraha, selanjutnya nomor urut 2 jatuh pada pasangan Marwan Hamami - Iyos Somantri dan nomor urut 3 pada Abu bakar Sidik - Sirojudin.

Setelah penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Pilkada 2020, ketiga Paslon melaksanakan penandatanganan fakta integritas dan deklarasi pemilihan patuh regulasi dan protokol kesehatan.

Penandatangan fakta integritas disaksikan oleh jajaran KPU, Bawaslu dan Forkompinda Kabupaten Sukabumi, Kamis (24/09/2020).

BACA JUGA : Marwan Hamami - Adjo Sardjono Cuti Kampanye, Kabupaten Sukabumi Mulai di Pegang Penjabat Bupati

Berikut ini kewajiban yang harus dipatuhi ketiga Paslon yang tertuang dalam fakta integritas dan deklarasi pemilihan patuh regulasi dan protokol kesehatan yang dibacakan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman dan diikuti seluruh Pasangan Calon.

Saling menghormati masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan kesiapan kampanye sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tunduk dan Taat Kepada peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kampanye serta menjaga ketertiban dan kondusifitas dalam setiap kegiatan kampanye.

Siap melaksanakan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam rangka pencegahan Korona.

BACA JUGA : Netralitas ASN di Pilkada Sukabumi, Bawaslu Pastikan Ada Sanksi Pidana Bagi Pelanggar

Menghormati kebebasan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kode etik jurnalis penyiaran.

Menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalur musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan umum dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik intimidasi dan provokasi untuk meraih kemenangan.

Tidak melakukan praktek jual beli suara dan penghitungan suara.

Menghormati proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

Menerima secara ikhlas kekalahan dan kemenangan yang sah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan perundangan yang berlaku.(*)