Membidik 20 Persen Suara Buruh di Pilkada Sukabumi, Kemana Arah Keberpihakan Apindo

Sabtu, 19 September 2020 - 13:49 WIB
Membidik 20 Persen Suara Buruh di Pilkada Sukabumi, Kemana Arah Keberpihakan Apindo
Membidik 20 Persen Suara Buruh di Pilkada Sukabumi, Kemana Arah Keberpihakan Apindo
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi, Ning Wahyu Astuti, mewakili Pengusaha menyatakan siap mensukseskan perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan Pilkada Kabupaten Sukabumi.

Dalam pesta demokrasi yang akan di langsungkan 9 Desember 2020 mendatang, Apindo siap melaksanakan seluruh ketentuan regulasi Pemerintah bila diharuskan meliburkan seluruh karyawan di hari pencoblosan.

"Kita akan ikut regulasi dari Pemerintah. Ketika libur di wajibkan maka tidak ada alasan Pengusaha menolak," ungkap Ning kepada TatarSukabumi.ID, Sabtu (19/9/2020).

BACA JUGA : KPU Kupas Dana Kampanye dan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Dari 1,8 juta data pemilih warga Kabupaten Sukabumi, KPU menargetkan 77,5 persen partisipan di Pilkada mendatang.

Sementara itu, Apindo mencatat sedikitnya 280 ribu masyarakat Kabupaten Sukabumi berstatus sebagai karyawan / buruh.

Dengan target partisipan KPU diangka 1,3 juta pemilih, maka kalangan buruh memiliki suara yang cukup potensial tinggi mencapai 20 persen suara di Pilkada Sukabumi mendatang.

BACA JUGA : Abdul Haris Secara Aklamasi Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi HRD Sukabumi

Disinggung awak media dengan potensi suara yang cukup tinggi dari kalangan buruh, keberpihakan Apindo dalam menggiring karyawan untuk mendukung salah satu Paslon.

Ketua Apindo Kabupaten Sukabumi, Ning Wahyu memastikan, Apindo akan tetap berlaku netral, tidak akan berpihak kepada salah satu Paslon, dan memberikan kebebasan kepada masing masing individu dalam memberikan hak demokrasinya.

"Kita tidak akan berpihak," tegas Ning.

"Siapapun yang terbaik menurut karyawan (individu) terbaik, ya itu yang kita pilih," sambung Dia.

Adapun kedekatan saya selama ini dengan pak Marwan (Petahana) karena kita memang harus dealling dengan Pemerintah dari waktu ke waktu, Apindo dengan Bupati lama juga begitu." tandasnya.(*)