Damai Dengan Pandemi di Momentum Hari Anak Nasional, Ribka Tjiptaning  Tuntut Hak dan Perlindungi Anak

Kamis, 23 Juli 2020 - 10:07 WIB
Damai Dengan Pandemi di Momentum Hari Anak Nasional, Ribka Tjiptaning  Tuntut Hak dan Perlindungi Anak
Damai Dengan Pandemi di Momentum Hari Anak Nasional, Ribka Tjiptaning  Tuntut Hak dan Perlindungi Anak
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Ada yang beda dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli setiap tahunnya, di tahun 2020 ini Hari Anak di peringati ditengah pandemi Covid-19.

Tujuan peringatan Hari Anak Nasional salah satunya adalah untuk memberikan solusi atas pemenuhan hak anak sebagai generasi masa depan.

Dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, peringatan Hari Anak Nasional 2020 menggambarkan tuntutan kepada pemerintah pusat hingga daerah untuk melindungi dan memberikan hak yang wajib diperoleh oleh  anak di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

"Tidak bisa tidak, anak-anak harus memiliki kecerdasan dan kesehatan dalam proses tumbuh kembangnya," ungkap Dr. Ribka Tjiptaning Proletari, Komisi-IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (23/7/2020).

BACA JUGA : 'Gaduh' di Masyarakat Masalah Pendistribusian Bantuan Covid-19, DPRD Bentuk Pansus Soroti Anggaran

Politisi wanita yang saat ini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan, saat ini masih banyak terjadi kasus kriminalitas kepada anak, serta sikap pembiaran kepada anak dalam mengikuti kegiatan luar rumah yang melibatkan orang banyak dan kerumunan.

"Masih saja terjadi pembiaran kepada anak seperti mengikuti demonstrasi ditemgah pandemi Covid-19 semakin membuka mata kita bersama bahwa Negara belum maksimal melindungi dan memberikan rasa aman kepada anak mulai dari tempat tinggal hingga tempat bermain.

"Ini harus jadi perhatian khusus aparat keamanan dan lembaga terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)," tegas Ribka.

BACA JUGA : APRI Dorong Pemerintah Segera Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sukabumi

Bicara tentang anak tentu tidak terlepas dari keluarga, menurut Ribka, lembaga terkait seperti BKKBN harus lebih optimal berperan dalam mengkampanyekan arti dan peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama untuk memberikan edukasi dan solusi kepada anak terlebih dalam situasi pandemi saat ini.

Tidak hanya BKKBN, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan wajib memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh kemudahan akses kesehatan mulai dari imunisasi, pemenuhan gizi balita hingga penanganan pasien di fasilitas kesehatan.

Menurut Ribka, Covid-19 berdampak pada pelayanan imunisasi terhambat sehingga penyakit polio, difteri dan campak berpotensi menjangkiti anak-anak di Indonesia.

"Dalam situasi normal anak-anak rentan alami gangguan kesehatan, apalagi disaat pandemi seperti sekarang, khususnya anak-anak yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

"Kegiatan posyandu yang tidak berjalan bisa mengakibatkan rentan status gizi balita dan anak yang juga ikut menurun. Ini beresiko, belum lagi penyakit TBC yang menjadi ancaman karena bisa jadi penyakit penyerta pasien positif Covid-19," ungkap Ribka.

BACA JUGA : Tentang Pemilihan Bupati Sukabumi, MUI Jelaskan Hukum Memilih Pemimpin Serta Larangannya

Politisi wakil rakyat daerah pemilihan Sukabumi di gedung Senayan menyatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan instansi terkait untuk memenuhi hak-hak anak di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Jangan lupakan dampak psikologis pada anak akibat lebih banyak di rumah, minim bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak bisa belajar secara tatap muka dengan gurunya," ungkap Ribka.

"Jangankan anak-anak, orang dewasa saja akan jenuh jika berbulan-bulan hanya berada di rumah. Jangan sampai kondisi pandemi ini mengganggu kesehatan jiwa keluarga khususnya anak-anak," sambung Dia.

"Karena itu pemerintah pusat dan daerah harus terus turun melihat kondisi terkini di masyarakat dan memastikan memberi perhatian yang sama kepada seluruh anak-anak Indonesia dalam hal pemenuhan hak-hak anak, mulai dari hak pendidikan, tumbuh kembang hingga perlindungan." tegasnya.(*)