'Gaduh' di Masyarakat Masalah Pendistribusian Bantuan Covid-19, DPRD Bentuk Pansus Soroti Anggaran

Rabu, 22 Juli 2020 - 18:14 WIB
'Gaduh' di Masyarakat Masalah Pendistribusian Bantuan Covid-19, DPRD Bentuk Pansus Soroti Anggaran
'Gaduh' di Masyarakat Masalah Pendistribusian Bantuan Covid-19, DPRD Bentuk Pansus Soroti Anggaran
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sukabumi resmi dibentuk.

Tugas utama Pansus ini adalah untuk melakukan evaluasi, monitoring serta pengawasan terhadap APBD Kabupaten Sukabumi yang dialokasikan untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19.

Pansus yang beranggotakan 15 orang anggota legislatif ini, terpilih sebagai Ketua Pansus Usep Wawan dari Fraksi Gerindra, dan 4 orang Wakil Ketua meliputi Anjak Priatama dari Fraksi PKS, Usep dari Fraksi PKB dan Anang Janur dari Fraksi PDI-P.

BACA JUGA : APRI Dorong Pemerintah Segera Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sukabumi

Ditemui usai rapat kerja penetapan Pansus, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara instruksikan Pansus DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera bekerja dan turun langsung sikapi permasalah yang terjadi di masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan utama Pansus menurut politisi Partai Gerindra ini adalah kegaduhan pendistribusian bantuan sosial savety net Covid-19 (bansos) kepada masyarakat yang banyak terdengar belakangan ini.

"Ada ramai-ramai, di beberapa wilayah tertentu, salah satunya di Desa Neglasari Lengkong, sempat kemarin ada demo dan lain lain.

"Tadi saya sampaikan kepada Pansus, itu tolong di monitor dan diawasi, karena memang secara aturan jelas bantuan sosial senilai 600 ribu ini harus sampai ke masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan," tegas Yudha Sukmagara kepada TatarSukabumi.ID di Gedung Pendopo, Rabu (22/7).

BACA JUGA : Tentang Pemilihan Bupati Sukabumi, MUI Jelaskan Hukum Memilih Pemimpin Serta Larangannya

Permasalahan krusial yang kerap terjadi dalam pendistribusian Bansos ini salah satunya adalah dugaan pemotongan bantuan yang banyak didengungkan masyarakat baik khususnya di media sosial.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan, apapun dalihnya pemotongan bantuan Covid-19 adalah sebuah tindakan pelanggaran.

"Dengan adanya pemotongan jelas sudah ada pelanggaran saya rasa. Nanti kita lihat melalui jejak pendapat, uji petik, dan lain-lain apakah benar atau tidak dengan tetap mengedepankan azaz tak bersalah," tegas Yudha.

Halaman Selanjutnya >>>>