APRI Desak Pemerintah Segera Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sukabumi

Rabu, 22 Juli 2020 - 17:33 WIB
APRI Desak Pemerintah Segera Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sukabumi
APRI Desak Pemerintah Segera Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sukabumi

TatarSukabumi.ID - Sejak bulan Maret 2020 lalu hingga saat ini wacana legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Sukabumi masih berproses.

Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu organisasi yang dengan gigih memperjuangkan WPR untuk bisa segera terwujud di Kabupaten Sukabumi.

APRI mengklaim telah mengantongi rekomendasi Bupati Sukabumi terkait WPR untuk selanjutnya telah disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat hingga disambungkan ke Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).

"Kami telah menerima rekomendasi Bupati dan di sampaikan ke Pemprov Jabar, selanjutnya pengajuan WPR telah dilanjutkan oleh Gubernur Jabar kepada kementrian ESDM, sekarang kami tinggal menunggu disahkan oleh kementrian ESDM," ungkap Cecep Taryana, Ketua APRI Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/7/2020).

BACA JUGA : Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sukabumi, Penambang Janjikan Pajak dan Hibah 20 Kilogram Emas

Lebih jauh Ketua APRI Kabupaten Sukabumi, Cecep Taryana menyatakan saat ini proses pengajuan WPR seluas 25 hektare tengah di tempuh.

"Permasalahan terpenting saat ini, dari luas 25 hektare lahan ajuan WPR itu lokasi tanah yang berpotensi miliki kandungan emas berada di area HGU (Hak Guna Usaha) milik Pemerintah," ungkap Cecep Taryana.

Cecep menilai tanah HGU yang saat ini dikelola Pihak Perkebunan kurang bisa optimal dalam memberikan kontribusi berupa pajak kepada pemerintah daerah.

"Untuk pemasukan sebagai pendapatan asli daerah dari Perkebunan sepertinya sangat minim sekali, semoga bisa jadi pertimbangan pemangku kebijakan dalam memberi izin perpanjangan HGU.

"Kami telah sepakat bila WPR terwujud, 20 ribu penambang rakyat siap berpartisipasi memberikan kewajiban sosial dengan menyumbang satu gram emas per penambang setiap tahun, bila di jumlahkan 20 kilogram emas kami berikan selain pembayaran pajak resmi penambang rakyat kepada pemerintah setiap tahunnya," beber Cecep.

BACA JUGA : Pabrik Tua Belanda Terowongan Pembangkit Listrik Peninggalan Kolonial Hingga Air Terjun Greentea Curug Cipatala Sukabumi

Alasan lain ngotot-nya masyarakat meminta hak atas WPR sambung Cecep, mengingat warga penambang rakyat telah sejak turun menurun hidup sebagai penambang serta kesenjangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat penambang dengan warga yang bekerja di perkebunan.

Halaman Selanjutnya >>>>

SUKABUMI TERKINI