Masalah Bantuan Sosial di Sukabumi, Ketua Komisi IV DPRD : Pendataan Sangat Kacau Balau

Rabu, 08 Juli 2020 - 09:57 WIB
Masalah Bantuan Sosial di Sukabumi, Ketua Komisi IV DPRD : Pendataan Sangat Kacau Balau
Masalah Bantuan Sosial di Sukabumi, Ketua Komisi IV DPRD : Pendataan Sangat Kacau Balau
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar soroti Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Anggota Legislatif Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai carut marutnya pendataan penerima bantuan sosial savety net di Kabupaten Sukabumi.

"Masalah Bansos memang pendataan yang sangat kacau balau menurut saya, sehingga bansos ini perlu penanganan yang simultan antara Dinas Kependudukan, Dinas Sosial juga dengan (Pemerintah) Desa," kata Hera di Gedung Pendopo Sukabumi, Selasa (7/7).

"Saya dengar kemarin Desa sudah melakukan itu, tapi gak tahu hasil nya sekarang seperti apa, nanti kita lihat," sambung Dia.

"Kemarin kalau misalnya tumpang tindih saya akui itu sangat kacau," ungkap Hera Iskandar.

BACA JUGA : Pembahasan Raperda Kepemudaan Kabupaten Sukabumi Ditunda, Ketua KNPI : Kita Akan Perjuangkan Hak-hak Kepemudaan

Dengan carut marutnya pendistribusian Bansos, Hera memastikan DPRD akan terjun langsung untuk menyikapi permasalah yang terjadi.

"Sangat! tentunya kami dari komisi 4 akan turun, Nanti kita lihat.

"Karena sekarang masa Covid kita fokus membahas itu,  besok kita paripurna Pansus Covid-19, kalau Pansus Covid sudah berjalan baru kita masuk ke situ (sikapi Bansos), karena Pansus Covid-19 ini lebih di utamakan lah," beber Hera.

BACA JUGA : 4 Rentetan Gempa Jepara Banten Garut dan Selat Sunda Hari Ini Berkaitan dan Pertanda Picu Gempa Besar Susulan

Lebih jauh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan, Pihaknya telah menerima laporan temuan yang cukup mencengangkan.

Salah satu temuannya, ditemukan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama di pakai oleh puluhan orang.

"Kemarin saya melihat ada desa yang penerimanya lebih dari jumlah KK nya, Saya lihat juga dari KTP ada satu NIK yang sama di pake hampir lebih dari 40 orang.

"Nah ini jelas Dinas Kependudukan yang harus turun tangan juga, jadi satu NIK dipakai oleh  puluhan, dan saya dapat data itu dari Dinas Sosial." Jelasnya.(*)