BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi, Inspektorat Sebut Masih Ada Kekurangan Administratif

Kamis, 18 Juni 2020 - 22:51 WIB
BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi, Inspektorat Sebut Masih Ada Kekurangan Administratif
BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi, Inspektorat Sebut Masih Ada Kekurangan Administratif
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, mengakhiri sesi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2019.

Dengan selesainya pemeriksaan LKPD Kabupaten Sukabumi, tim audit BPK melakukan seremoni exit permit yang dilaksanakan pagi tadi di Gedung Pendopo Sukabumi, Kamis (18/6/2020)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi Marwan Hamami berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2019 dapat seperti tahun tahun sebelumnya menyandang predikat baik selama 5 tahun berturut-turut.

Marwan optimis Pemkab Sukabumi kembali dapat meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk ke-6 kalinya secara berturut turut.

"Mudah-mudahan bisa mendapatkan capaian WTP. Kami selalu optimis. Apalagi, setiap tahun terus di evaluasi dan diperbaiki hasil dari BPK RI," ungkap Marwan Hamami, Kamis (18/6).

BACA JUGA : Anwar Sadad Kritisi Keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Terkait Penerapan Protokol Kesehatan di Pondok Pesantren

Penanggungjawab tim BPK RI perwakilan Jawa Barat, Ari Endarto menyebut pemeriksaan LKPD Kabupaten Sukabumi selesai dikerjakan selama 50 hari kerja.

Menurut Ari, pemeriksaan dilakukan BPK melalui dua tahapan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan secara terperinci hingga pengecekan di lapangan.

"Selain melihat data, kita juga turun ke lapangan untuk cek fisik, hingga wawancara dengan pelaksana (kegiatan). Kita ada enam orang untuk tim pemeriksa di Kabupaten Sukabumi," jelas Ari Endarto.

Lebih jauh Ari menjelaskan, 4 hal yang menjadi tujuan pemeriksaan, mulai dari kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

BACA JUGA : Menakar Keberhasilan Bantuan Keuangan Khusus Desa, Inspektorat Kabupaten Sukabumi Siap Konfirmasi

Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Sukabumi, Dedi Sutadi kepada TatarSukabumi.ID menambahkan.

"Kalau memang ada kekurangan, ya memang pastilah kekurangan, tetapi alhamdulillah sifatnya (hanya) administratif.

Halaman Selanjutnya >>>>