Ribka Tjiptaning Soroti THR Buruh : Dicicil Melanggar Undang-undang

Jumat, 15 Mei 2020 - 16:54 WIB
Ribka Tjiptaning Soroti THR Buruh : Dicicil Melanggar Undang-undang
Ribka Tjiptaning Soroti THR Buruh : Dicicil Melanggar Undang-undang

TatarSukabumi.ID - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR ) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan cair selambat-lambatnya pada Jumat 15 Mei 2020.

Selain kebijakan THR bagi PNS, Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan THR bagi buruh/ karyawan pabrik dalam bentuk Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Kegamaan Tahun 2020.

Dalam SE yang di keluarkan Sri Mulyani tersebut mengisyaratkan, bahwa THR bagi Karyawan dapat ditunda atau dibayarkan secara bertahap (dicicil).

BACA JUGA : Diwarnai Aksi Bakar Petasan, Karyawan di Sukabumi Tuntut Pembayaran THR Tidak Dicicil

Ditemui disela kegiatan pembagian Bantuan Sosial dan THR bagi Kader PDI-P Kabupaten Sukabumi, Ribka Tjiptaning Politisi wanita Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekaligus menjabat Komisi IX DPR-RI kepada awak media menyatakan kritikan pedas terhadap SE yang dikeluarkan Sri Mulyani.

Menanggapi permasalahan ini, sejumlah Buruh Pabrik di Sukabumi bereaksi, beberapa Pabrik didemo karyawannya yang secara tegas meminta hak pembayaran THR dibayar penuh tanpa dicicil.

"Tidak boleh, itu undang undangnya (pembayaran THR) tidak  boleh dicicil, jadi  itu melanggar Undang-undang, masa THR dicicil.

"Edaran itu dibawah Undang -undang, undang undang itu lebih tinggi dari (surat) edaran," tegas Ribka Tjiptaning, Jumat (15/5/2020).

BACA JUGA : Wanita Dibakar Hidup di Pasar Tipar Sukabumi Ungkap Nama Pelaku

Lebih jauh Ribka menyatakan keprihatinanya terhadap nasib buruh ditengah pandemi Covid-19.

Terlebih, ditengah pandemi nCov-2019 nasib buruh dipertaruhkan dengan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Politisi kawak dari Partai Berlambang Kepala Banteng meminta Pemerintah untuk mengambil langkah tegas agar tidak terjadi PHK besar besaran.

"Kita mengusulkan Pemerintah untuk bisa lebih sensitif dengan persoalan ini, memberikan subsidi kepada Perusahaan agar tidak mem-PHK (karyawan) sehingga mereka ada harapan untuk kerja terus.

"Misalnya pabrik garmen alih profesi dari tadinya memproduksi pakaian menjadi produksi APD misalnya," tutur Ribka.(*)

SUKABUMI TERKINI