Setiap Desa di Sukabumi Pakai Aplikasi Sitanti Setiap Transaksi Non Tunai

Selasa, 17 Maret 2020 - 15:59 WIB
Setiap Desa di Sukabumi Pakai Aplikasi Sitanti Setiap Transaksi Non Tunai
Setiap Desa di Sukabumi Pakai Aplikasi Sitanti Setiap Transaksi Non Tunai
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Bimtek Penatausahan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.

Kepala bidang aset dan keuangan desa pada DPMD kabupaten Sukabumi, Dudung Abdullah mengatakan bimtek ini merupakan bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Lebih jauh Dudung menjelaskan, penguatan peran dan fungsi operator Siskeudes sangat penting dalam rangka meningkatkan administrasi pengelolaan desa yang akuntabel dan transparan dengan aplikasi yang sudah digagas sebelum 2020 yaitu sistem informasi transaksi non tunai (Sitanti).

"Saat ini implementasi transaksi non tunai, di lingkungan provinsi jawa barat diantaranya kabupaten Cirebon dan  Bekasi, adapun yang sudah terintegrasi dengan aplikasi siskeudes tingkat Jawa Barat baru kabupaten Sukabumi," beber Dudung, Selasa (17/3).

BACA JUGA : Sekolah Dasar Negeri di Sukabumi Belum Terjamah Pembangunan Sejak Ambruk 3 Bulan Lalu

Maksud aplikasi ini, kata Dudung, adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD).

Masih kata Dudung, bimtek bagi operator Siskeudes ini untuk membantu bagaimana penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa diantaranya proses transaksi transfer rekening dari rekening kas desa (RKD) langsung kepada pihak unsur pemerintah Desa atau sesuai dengan perencanaan APBDES (anggaran pendapatan dan belanja desa).

"Misalnya dengan besaran nominal memang ada batasan seperti untuk siltap (penghasilan tetap) semua unsur pemerintah desa harus membuka rekening bank agar selanjutnya bisa disalurkan melalui transfer.

Kemudian untuk barang dan jasa di atas satu juta itu langsung disalurkan melalui transfer, jadi nantinya jangan ada istilah anggaran mengendap di perangkat atau rekening desa," jelas Dudung.

BACA JUGA : Perda Pengelolaan Pasar Rakyat dan Tera Ulang Pemkab Sukabumi Akan Diterapkan di Halmahera Maluku

Selanjutnya sambung Dudung, penyaluran dana dari RKUN (rekening kas umum negara) akan masuk ke rekening kas desa (RKD) karena saat ini kas daerah hanya ajang transit sesuai PMK nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam monitoring dan evaluasi alur aplikasi Sitanti, sistem pengendalian, pembinaan dan pengawasan dikendalikan oleh Admin sistem DPMD, serta melibatkan pihak kecamatan dan siswaskeudes (sistem pengawas keuangan desa) yang dijalankan oleh inspektorat.

"pemahaman aplikasi Sitanti menjadi nilai positif bagi kepala desa atau unsur pemerintah desa lainnya, bukan untuk menghalangi ruang gerak, namun agar tidak ada tudingan prasangka dalam implementasi pengalokasian anggaran dana desa." jelas Dudung.(*)