Irigasi Jadi Sorotan Pemkab Sukabumi

Senin, 09 Maret 2020 - 16:13 WIB
Irigasi Jadi Sorotan Pemkab Sukabumi
Irigasi Jadi Sorotan Pemkab Sukabumi
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Sedikitnya 210 pegawai Non PNS dan 156 orang Mitra Cai (Mitra Pengairan) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mengikuti pembinaan yang dilaksanakan di halaman kantor Alat Berat dan Laboratorium Dinas PU, Pangleseran, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Senin (9/3/2020).

Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami memberikan pembinaan, menurut Marwan program irigasi pertanian menjadi fokus Pemkab Sukabumi di tahun anggaran 2020 hingga 2021 mendatang.

"Anggaran pemerintah terbatas, kemarin-kemarin kita fokus menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan presentasi sudah mendekati harapan.

"Tahun ini kita rencanakan hingga 2021 bagaimana wilayah perairan yang ada di sukabumi dijadikan perhatian program pembangunan," ungkap Marwan Hamami, Senin (9/3).

BACA JUGA : Kejuaraan Panahan Tingkat Pelajar Sukabumi 2020

Dengan fokus program tersebut sambung Marwan, peran Mitra Cai sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan masukan lokasi irigasi rusak yang harus secepatnya diperbaiki.

"Supaya validitas data dengan anggaran yang dikucurkan itu memungkinkan, dan berdampak meningkatkan hasil pertanian," ungkap Marwan.

Ditempat yang sama, Orang nomor satu di Sukabumi sempat menyinggung uang insentif bagi Mitra Cai di Kabupaten Sukabumi.

"Insentif Mitra Cai baru tahun sekarang diberikan senilai 250 ribu, Kendati jauh dari harapan tapi mereka jalani dengan ikhlas.
Seharusnya  dari petani yang teraliri air itu turut mengerti sadar atau berikan tambahan dari zakat mereka," tutur Bupati.

BACA JUGA : Omnibus Law! Ribka Tjiptaning : Tidak Berpihak Kepada Rakyat Saya Tolak

Disinggung awak media terkait masih banyaknya pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bupati angkat suara.

"Perhatian kepada pekerja Non PNS kita ikuti aturan dari pemerintah pusat saja.
Tapi paling penting bagaimana hari ini dari APBD bisa memberikan insentif (kepada non PNS) khususnya (PNS) dunia pendidikan mayoritas adalah non PNS," ungkap Marwan.

Bupati juga sempat menghimbau kepada Non PNS untuk tidak terbujuk rayuan oknum yang bisa mengangkat jadi PNS.

"Patut dicermati bagi honorer kategori II bila masuk kuota P3K akan ditest oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak miliki kewenangan.

"Siapapun honorer jangan sampai mau di iming-imingi oleh oknum yang memanfaatkan menjanjikan jadi PNS." tegas Marwan Hamami.(*)