Loading...

Diduga Gegara Virus Corona Bawang Putih di Sukabumi Naik 100 Persen

Jumat, 07 Februari 2020 - 12:29 WIB
Diduga Gegara Virus Corona Bawang Putih di Sukabumi Naik 100 Persen
Diduga Gegara Virus Corona Bawang Putih di Sukabumi Naik 100 Persen

TatarSukabumi.ID - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPK-UKM) Kabupaten Sukabumi memastikan seluruh harga bahan pokok di Sukabumi relatif stabil.

"Seluruh harga bahan pokok tidak ada kenaikan selama sepekan terakhir, hanya bawang putih yang mengalami lonjakan kenaikan hampir 100 persen.

"Dari pantauan kami di Pasar Cisaat, Sukaraja, Cicurug, Cibadak dan Palabuhanratu, harga bawang putih naik dari 32 ribu menjadi 60 ribu rupiah setiap kilonya," kata Iwan Wirawan Kasi Distribusi dan Tertib Niaga pada DPK-UKM Kabupaten Sukabumi, Jumat (7/2/2020).

BACA JUGA : 5 Berandal Pelaku Pembacokan di Benteng Sukabumi Berhasil Diringkus Polisi

Disinggung awak media terkait isu virus Corona yang digadang gadang sebagai salah satu faktor penyebab naiknya harga bawang putih di pasaran, Iwan tidak menepis kemungkinan tersebut mengingat China merupakan salah satu pengimpor Bawang Putih terbesar.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bawang putih memang impor terbesar dari China, dengan adanya isu virus Corona kemungkinan untuk sementara impor di stop," jelas Iwan.

BACA JUGA : Polres Sukabumi Tutup 44 Tambang Emas Ilegal di Sukabumi

Disinggung lebih jauh, upaya yang akan dilakukan guna menekan lonjakan harga Bawang Putih di Sukabumi, Iwan menjelaskan kebijakan tersebut bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk yang beraviliasi dengan barang subsidi, mungkin kita bisa mencoba tekan harga, salah satunya dengan melakukan operasi pasar.

"Namun sementara untuk barang impor (bawang putih) kebijakan itu ada di pusat," jelas Iwan.

Hal senada di ungkap Kasi Pengembangan Ekspor dan Promosi pada DPK-UKM Kabupaten Sukabumi, Viktor DP memastikan kebijakan akan barang impor merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Daerah itu tidak memilik kebijakan untuk masalah impor, kewenangan impor berlaku dari pusat secara nasional, namun dampaknya bisa berpengaruh baik kepada pelaku usaha maupun konsumen di tingkat daerah." Jelasnya.(*)