TatarSukabumi.ID - Audensi antara unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Forum Komunikasi Cicatih Hijau Lestari (FKCHL) membahas Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu dan jasa lingkungan Sub DAS Cicatih dan Cimandiri digelar di Gedung Pendopo, Jumat (10/1/2019).
Audiensi dilakukan menindak lanjuti hasil workshop FKCHL bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.
Irvan Azis (Dampal Jurig) usai kegiatan kepada TatarSukabumi.ID mengatakan, sebagai unsur masyarakat FKCHL turut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang termaktub dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009.
BACA JUGA : Persiapan Pemekaran Sukabumi, Marwan Hamami Persiapkan Kantor Pemerintahan Baru di Palabuhanratu
Masih kata Irvan, nantinya FKCHL sebagai forum gabungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
Untuk diketahui, aliran sub DAS Cicatih meliputi wilayah Kecamatan Cicurug, Parungkuda, Parakansalak, Ciambar, Cibadak, Bojonggenteng, Ubrug, Warungkiara hinga bermuara di Palabuhanratu, menurut Irvan dengan luasnya area dipastikan Pemkab akan cukup kesulitan dalam melakukan pengawasan.
"Guna menjaganya, dibutuhkan peran serta semua pihak, termasuk warga masyarakat sebagai pemanfaat aliran Sungai," ungkap Irvan, Jumat (10/1).
BACA JUGA : TPT Jembatan Ambrol di Jalur Sabuk Geopark Ciletuh
Disinggung wilayah aliran Sungai yang berpotensi mengalami pencemaran terparah, Irvan angkat suara.
"Agenda kerja kita terfokus di titik rawan pencemaran, mulai dari hulu sungai Cicatih masuk wilayah Cicurug dan Cidahu dimana disitu banyak terdapat banyaknya pemanfaat sub DAS serta kawasan industri," jelas Irvan.
Halaman Selanjutnya >>>>
