MUI Sebut Sudah Ada Fatwa Haram Terkait Rentenir, 2020 MUI Dorong Raperda Larangan Rentenir di Sukabumi

Rabu, 11 Desember 2019 - 18:31 WIB
MUI Sebut Sudah Ada Fatwa Haram Terkait Rentenir, 2020 MUI Dorong Raperda Larangan Rentenir di Sukabumi
MUI Sebut Sudah Ada Fatwa Haram Terkait Rentenir, 2020 MUI Dorong Raperda Larangan Rentenir di Sukabumi
Banner Dalam Artikel

Mereka juga meminta Pemda Sukabumi agar segera mengeluarkan aturan yang jelas untuk menertibkan maraknya praktek pinjaman yang mencekik rakyat.

"Terbitkan perbup atau perwal terkait penertiban praktek rentenir, dan menggerakkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk menindak tegas apabila ada tindak praktek rentenir yang merugikan dan meresahkan masyarakat," kata Sekjen amir, Abi Aha, Rabu (11/12).

BACA JUGA : Marwan Hamami Sebut UPK dan BAZ Solusi Terbaik Berantas Bank Emok

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun usai menerima perwakilan 39 Ormas yang tergabung dalam Amir kepada TatarSukabumi.ID angkat suara.

"Namanya rentenir dilarang, haram, sejengkal tanah pun di Sukabumi rentenir dilarang melakukan kegiatan di Sukabumi." jelas Ujang Hamdun, Rabu (11/12).

Disinggung apakah MUI Kabupaten Sukabumi akan mengeluarkan fatwa terkait pelarangan rentenir beroperasi di Sukabumi Ujang memastikan jika MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa larangan praktek rentenir sejak tahun 2004 silam.

"Fatwa nya sudah ada dari pusat, sudah jelas fatwanya dari pusat apapun jenis transaksi yang berbau rentenir itu tidak boleh. Fatwa itu kewenangan MUI pusat, MUI Kabupaten itu hanya meneruskan dan mensosialisasikan jika itu haram," tegas Sekretaris Umun MUI.

BACA JUGA : Penderita HIV AIDS di Sukabumi Meningkat Hingga 887 Didominasi Hubungan Sejenis Laki-laki

Lebih jauh Ujang Hamdun menjelaskan, sejak jauh hari MUI Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya dengan mengajukan rancangan peraturan daerah terkait larangan praktek rentenir kepada Bupati Sukabumi sejak tahun 2017 silam.

"MUI mengusulkan raperda rentenir dan di serahkan kepada Bupati saat milad PSI di Palabuhanratu pada tahun 2017, baru satu yang dikabulkan yaitu raperda zakat, untuk raperda rentenir belum,"

"Ini sebuah keharusan, ini tanggung jawab bersama bukan hanya MUI. mudah mudahan akhir desember (rancangan) ini sudah masuk, awal januari sudah masuk dan jadi bagian penetapan di tahun 2020," tandasnya.(*)