Ada Upaya Penolakan Kenaikan Upah Buruh, Polisi Antisipasi Mobilisasi Aksi Massa ke Bandung

Kamis, 21 November 2019 - 10:03 WIB
Ada Upaya Penolakan Kenaikan Upah Buruh, Polisi Antisipasi Mobilisasi Aksi Massa ke Bandung
Ada Upaya Penolakan Kenaikan Upah Buruh, Polisi Antisipasi Mobilisasi Aksi Massa ke Bandung
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2020 pada hari ini, Kamis (21/11/2019).

Hal ini sesuai regulasi dimana UMK harus telah ditetapkan 40 hari sebelum pemberlakuan UMK (per tanggal 1 Januari 2020).

Diberitakan sebelumnya, akan ada kenaikan UMK di tahun 2020, sebesar 8,51 persen, dan hal tersebut telah disetujui oleh sejumlah Bupati /Walikota, persetujuan tersebut tertuang dalam surat rekomendasi yang nantinya akan menjadi dasar bagi Gubernur Jabar dalam mengesahkan kenaikan UMK 2020.

BACA JUGA : Tunggu Restu Ridwan Kamil Kenaikan UMK 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat

Untuk diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, menyatakan jika angka UMK dihitung berdasarkan rumus data inflasi nasional ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk inflasi nasional tahun 2019 ini berada pada 3,39 persen sementara tingkat pertumbuhan ekonomi nasional berada pada 5,12 persen, sehingga penghitungan kenaikan UMK berkisar pada angka 8,51 persen.

BACA JUGA : Pemerintah Gelontorkan 570 Milyar Untuk Desa di Sukabumi 25 Persen Belum Terserap

Sejak Rabu (20/11) malam tadi, beredar isu, adanya pergerakan massa dari sejumlah daerah yang akan bergerak menuju Bandung, untuk melakukan aksi penolakan UMK oleh Gubernur Jabar.

"Dari pihak perusahaan, menggalang karyawan yang non serikat, mereka akan ke Bandung untuk melakukan penolakan dan sebagainya," ungkap Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi, Kamis (21/11)

Halaman Selanjutnya >>>>