Ngadu ke BPN Petani di Cikembar dan Kalapanunggal Sukabumi Minta Lahan Negara

Senin, 21 Oktober 2019 - 17:43 WIB
Ngadu ke BPN Petani di Cikembar dan Kalapanunggal Sukabumi Minta Lahan Negara
Ngadu ke BPN Petani di Cikembar dan Kalapanunggal Sukabumi Minta Lahan Negara
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi bersama Masyarakat Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal dan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan audensi bersama ATR-BPN (Agraria Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sukabumi, Senin (21/10/2019).

Kedatangan perwakilan masyarakat di kantor BPN Sukabumi adalah untuk mengadukan permasalahan atas lahan milik negara yang berada di dua Kecamatan.

BACA JUGA : Pejabat Sukabumi Tersandung Kasus Korupsi, Kajari : Ada Tunggulah Sebentar Lagi

Ditemui usai audiensi, Koordinator petani penggarap dari Kecamatan Kalapanunggal, Ade Rahmat kepada TatarSukabumi.ID mengatakan kehadiran warga adalah untuk meminta solusi dari BPN atas permasalahan yang terjadi antara petani penggarap dengan salah satu perusahaan yang saat ini memegang hak kuasa atas lahan.

"Bahwa status tanah saat ini, hak guna pakai dimiliki oleh PT Salak Utama. Namun sejak terbit ijin hak pakai hingga saat ini PT Salak Utama belum pernah melakukan aktivitas apapun (mengolah lahan) di atas tanah tersebut,"

"Tidak hanya itu, petani penggarap cukup diberatkan oleh PT Salak Utama dimana mereka melakukan pungutan kepada petani penggarap sebesar 1,5 juta perhektar, dan saat ini naik lagi menjadi 2,5 juta perhektarnya," beber Ade, Senin (21/10).

BACA JUGA : Babak Baru Pembangunan Bandara Cikembar Sukabumi

Berdasar pada permasalahan diatas, Ade mewakili petani penggarap Kalapanunggal mendesak BPN agar tidak memperpanjang hak guna pakai lahan negara tersebut.

"Kami berharap BPN tidak memperpanjang hak pakai atas lahan oleh PT Salak Utama,"

"Selanjutnya BPN bisa mendorong agar lahan negara tersebut diberikan kepada petani penggarap sesuai dengan program reforma agraria dari Presiden Joko Widodo," pinta Ade.

Halaman Selanjutnya >>>>