TatarSukabumi.ID - Nakhoda baru Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPK - UKM) Kabupaten Sukabumi Ardiana Trisnawiana menyoroti beberapa hal yang akan dilakukannya saat memegang jabatan tertinggi di DPK-UKM Kabupaten Sukabumi.
Saat dikonfirmasi TatarSukabumi.ID terkait agenda kerja yang akan diterapkannya di Tahun Anggaran 2019 Ardiana Trisnawiana membeberkan beberapa hal yang menjadi sorotannya.
"Pada intinya saya harus memahami tentang strategi yang ada, lalu dari strategi itu akan dituangkan kedalam program dan kegiatan DPK-UKM. Nanti ada target-target,"
"Yang kedua nanti menciptakan UKM yang miliki daya saing. Kemudian di sektor perdagangan, bagaimana pelaksanaan stabilitas kebutuhan harga bahan pokok," beber Ardiana.
Jelang Hari Raya Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2019 mendatang, Ardiana akan fokus menindak lanjuti permasalahan harga barang dipasaran agar tetap stabil.
Pihaknya akan mencoba mengurai permasalahan yang mengakibatkan harga cenderung meroket menjelang Puasa dan Lebaran.
"Apa karena suplai yang kurang, atau kebutuhan yang banyak, bila kebutuhan dan stok barang seimbang, berarti permasalahan bukan disitu, berarti permasalahan adalah di moralitas pedagang. Mereka ingin naikkan harga aji mumpung selagi hari raya, apalagi dibidang transportasi dilegalkan dengan adanya kenaikan tuslah 10 persen,"
"Terpenting Masyarakat jangan sampai dirugikan dalam stabilitas barang pokok dipasaran, apalagi jangan sampai terjadi penimbunan," jelas Ardiana.
BACA JUGA : 5 WNA Masuk DPT Pemilu 2019 Jawa Barat, Bawaslu Angkat Bicara
Saat dikonfirmasi terkait perkembangan Koperasi di Sukabumi, Ardiana menegaskan dibawah kepemimpinannya, Koperasi akan lebih dibina agar antinya Koperasi dapat lebih terarah.
"Pertama memang kita harus membina Koperasi agar mereka bisa berjalan usahanya, hari ini di Sukabumi dari sekitar 2000 Koperasi yang aktif hanya 580 Koperasi, berarti hanya seperempat-nya. Mereka sebagai pengurus dalam membuka koperasi itu apakah mau berbisnis atau cuma sebatas menangkap program saja," keluh Ardiana.
Lebih jauh untuk mendukung Usaha Koperasi, diharapkan Pengelola tidak hanya menitik beratkan pada sektor simpan pinjam melainkan mampu melakukan terobosan baru untuk kemajuan Koperasi dan kesejahteraan anggotanya.
"Untuk keabsahan koperasi sekarang bukan dari Kementerian Koperasi tapi
harus dari Kementrian Hukum HAM , berarti tingkatnya sama dengan CV dan PT, Saya arahkan, ini peluang yang lebar bagi koperasi tidak hanya bergerak di simpan pinjam saja, cobalah masuk ke serba aneka usaha. Mereka (koperasi) juga bisa seperti CV/PT, bila miliki kemampuan khusus seperti pembangunan bisa ikut tender atau lelang," beber Kepala DPK -UKM Kabupaten Sukabumi.(adv)
Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi
