TatarSukabumi.ID - Perencanaan pembangunan Bandara di Sukabumi diselenggarakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jalan Perintis Kemerdekaan Cikembang, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat.
Ditemui usai acara, Nining Yuliastiani Kepala Bidang Transfortasi dan Udara Disnas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada TatarSukabumi.ID, mengungkapkan, "Bahwa rencana ini (pembangunan Bandara) baru diinisiasi kemarin tahun 2017, ditahun 2018 ini semua kita mulai lakukan, dari mulai perencanaan kemudian pelaksanaan pembebasan lahan rencananya akan kita lakukan ditahun 2018 ini," ujar Nining Yuliastiani, Selasa [24/7/2018].
BACA JUGA : Hari Anak Nasional 2018, Sukabumi Raih 2 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
Untuk memasuki tahap pembebasan tanah, Nining menyatakan, Pembebasan tanah melalui beberapa proses perencanaan, meliputi sisi Studi dan Aturan, Pihaknya berupaya hingga akhir 2018 untuk bisa menyelesaikan pembebasan lahan Bandara Sukabumi.
Nining menepis informasi awal bahwa luas area yang akan dipergunakan mencapai 400 Hektar, estimasi total area yang nantinya akan dijadikan Bandara Sukabumi hanya berkisar 150 Hektar, "setelah kita plot itu kebutuhannya 150 Hektar," jelas Kepala Bidang Transfortasi dan Udara Disnas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA : Jadi Isu Nasional Daging dan Telur Ayam Mahal, Padahal Harga Jengkol Lebih Meroket
Untuk anggaran pembebasan lahan, Nining mengaku belum bisa dipastikan total hasil penghitungan alokasi anggaran yang nantinya akan digelontorkan untuk pembebasan maupun pembangunan Bandara, "Kita sedang menghitung, biasanya pengalokasian perkiraan anggaran itu secara global secara umum berapa kebutuhannya, itu akan terjawab setelah kita mengajukan dukungan perencanaan ke Gubernur," jelas Nining.
"Perlu diketahui pula, pembangunan di Cikembar ini adalah inisiasi dan komitmen dari Pemerintah Pusat yang menginginkan Bandara di radius 40 KM dari Kota Sukabumi, dan ada komitmen dari pemerintah pusat ada sharing pendanaan, dan pemerintah pusat memastikan untuk fisiknya pembangunan dibangun oleh Pemerintah Pusat." tandasnya. (*)
Reporter : Isep Panji
Editor : Dian Syahputra Pasi
