Setukpa Lemdikpol Sukabumi Tertibkan Tiga Titik Aset Negara di Kawasan Prana Sukabumi

Selasa, 30 Juli 2019 - 00:00 WIB

Setukpa Lemdikpol Sukabumi Tertibkan Tiga Titik Aset Negara di Kawasan Prana Sukabumi
Setukpa Lemdikpol Sukabumi Tertibkan Tiga Titik Aset Negara di Kawasan Prana Sukabumi
Banner Dalam Artikel


TatarSukabumi.ID
- Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Setukpa - Lemdikpol) Sukabumi akan melaksanakan penertibkan aset negara yang terletak di kawasan Asrama Polisi di Jalan Siliwangi, Prana, Kelurahan/ Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (28/7/2019).


Kepada sejumlah awak media, Pejabat Sementara (Pjs) Kabag Renmin (Perencanaan dan Administrasi) Setukpa Lemdikpol Sukabumi, AKBP Helmi mengatakan penertiban aset berupa tanah negara ini dilakukan atas beberapa dasar, dengan mengedepankan prinsip tata kelola aset karena aset milik negara wajib dijaga dan tidak boleh lepas.


"Secara keabsyahan kepemilikan dan pendaftaran aset negara, objek pengaduan yang terletak di Kelurahan/ Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi adalah sah milik Stukpa Polri yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai nomor 18 Tahun 1998 dan daftar inventaris negara pada kartu inventaris barang no 4," jelas AKBP Helmi kepada sejumlah awak media, Minggu (28/7).


BACA JUGA : Rutilahu Milik Kakek Tua di Nagrak Sukabumi Ambruk


Menurut Helmi, terdapat tiga lokasi di wilayah Prana yang nantinya akan ditertibkan yakni, akses disekitar Rumah Makan Pondok Ibuku, Sekolah Pasim dan jalan menuju Perumahan Prana.


"Karena tanah setengah meter pun milik negara tidak boleh lepas. Menurut ombudsman tidak disarankan dan harus dipertahankan dengan langkah penanganan dengan fisiknya pemagaran," jelas Helmi.


Namun demikian, dalam sisi humanis pihaknya akan tetap memberikan akses bagi masyarakat agar bisa dilewati, untuk sekolah Pasim akan disediakan namun bukan akses yang leluasa seperti mobil.


BACA JUGA : Babi Hutan Ngamuk Seruduk Warga Hingga dilarikan ke RSUD R Syamsudin Sukabumi


Meski pemagaran Rumah Makan Pondok Ibuku belum dilaksanakan, pemilik bangunan Benny Hoesin bereaksi dan menilai rencana tindakan pemagaran bangunannya tidak adil.



"Walaupun belum dipagar, namun saya rasa hal itu tidak adil sebab rumah dan tempat usaha saya ini dibangun atas izin resmi dari pemerintah Kota Sukabumi," sanggah Benny sambil menunjukan sejumlah dokumen bukti dokumen perizinan dan rekomendasi dari sejumlah Dinas Pemkot Sukabumi.


BACA JUGA : Status Letusan Gunung Tangkuban Parahu Bandung Level 1


"Ini yang jadi pertanyaan saya, kok bisa pihak pemerintah beda pemahaman dengan pihak Setukpa terkait status jalan ini," ungkapnya.


Beny menganggap dengan ditutupnya akses menuju tempat usahanya maka akan berdampak pada kerugian, padahal Benny mengaku masih memiliki hutang yang cukup besar yang harus di lunasi hingga belasan tahun kedepan.


"Karena itu secepatnya saya akan meminta keadilan ke Pemkot Sukabumi bahkan bila perlu ke istana negara. Usaha saya ini berjalan dari guliran kredit perbankan, artinya saya ngutang ke negara," jelasnya.(*)


Reporter : Dian Syahputra Pasi