Header AD

Pemkab Sukabumi Butuh Perda Untuk Berantas Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam



TatarSukabumi.ID - Jelang Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang diperingati pada 12 Juli 2019 mendatang, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPK-UKM) Kabupaten Sukabumi, Ardiana Trisnawiana sebut generasi muda saat ini minim pengetahuan tentang Koperasi.


Pasalnya kata Ardiana, kurikulum materi Koperasi saat ini sudah tidak diajarkan lagi di Sekolah-sekolah, bahkan sudah tidak ada Guru mata pelajaran Koperasi di Sekolah.


Sehingga kata Dia, sebuah tantangan besar bagaimana menjadikan Koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian rakyat.


BACA JUGA : Warga Sukabumi Kurang Peduli Sejarah Monumen Palagan Bojongkokosan Sepi Pengunjung


Namun kata Ardiana, generasi milenial diera 4.0 sebetulnya telah menerapkan kehidupan ber-Koperasi secara tidak langsung pada keseharian mereka (generasi muda).


"Koperasi adalah bentuk kerjasama, mereka dengan teknologi masuk dalam grup medsos (media sosial), whatsapp, disitu terjadi interaksi, empati jika ada teman yang sakit. Jadi telah terbentuk sains belong rasa kepedulian dengan sesama. Tinggal hal ini lebih diarahkan ke hal yang positif," kata Ardiana kepada TatarSukabumi.ID belum lama ini.


Disinggung strategi baru bagi perkembangan koperasi khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, menurut Dia, citra Koperasi saat ini telah rusak oleh pinjaman uang dengan berkedok Kosipa (Koperasi Simpan Pinjam).


Ardiana memastikan DPK-UKM Kabupaten Sukabumi akan berusaha menekan aktivitas Kosipa (rentenir) sekaligus mendukung program Bupati Sukabumi dalam memberantas praktek rentenir di wilayah kecamatan hingga tingkat Desa.


"Ini tantangan kita bagaimana mengurangi aktivitas mereka, kita coba koperasi simpan pinjam yang ada kita arahkan kepada simpan pinjam syariah," kata Ardiana.


BACA JUGA : Warga Sukabumi Kurang Peduli Sejarah Monumen Palagan Bojongkokosan Sepi Pengunjung


Lebih jauh menurut Ardiana, Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk menekan rentenir yang tumbuh subur di kalangan Buruh Pabrik dan Masyarakat tingkat Desa.


"Koperasi sangat dibutuhkan dalam dunia usaha kerakyatan, bidang peternakan atau pertanian yang terjadi saat ini dimonopoli oleh seseorang, guna menepis hal yang merugikan para petani peternak sepatutnya bisa dibantu oleh Koperasi".


"Karena dimasyarakat sudah ada kelompok usaha bersama mungkin bisa dihimpun agar kelak bisa menjadi badan usaha koperasi," tandasnya.


BACA JUGA : Ikan Sidat Hingga Tepung Ubi Jalar Untuk Restoran Korea Pemkab Sukabumi Dorong Sektor Pertanian dan Nelayan


Ditelisik lebih jauh, upaya penindakan yang bisa dilakukan Pemkab Sukabumi dalam menindak lanjuti maraknya kasus rentenir, Ardiana menjelaskan saat ini landasan hukum Koperasi baru diatur berdasar aturan perundangan-undangan.


"Di Kita belum ada Perda-nya (Peraturan Daerah). Sebetulnya bila ada Perda yang mengatur koperasi yang tidak tertib aturan, kita bisa tindak melalui Satpol-PP, tapi karena tidak ada perda, jadi mereka (satpol PP) belum bisa menindak,"


"Lain hal bila kasusnya masuk keranah hukum Kepolisian, karena banyak kasus adalah penipuan," jelasnya.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

Pemkab Sukabumi Butuh Perda Untuk Berantas Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pemkab Sukabumi Butuh Perda Untuk Berantas Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Reviewed by TatarSukabumi.ID on Senin, Juli 08, 2019 Rating: 5

Post AD

home ads