Header AD

SPI Minta Pemerintah Daerah Dukung Reforma Agraria Sesuai Komitmen Pemerintah Tingkat Pusat


Ketua SPI Jawa Barat, Tantan Sutandi


TatarSukabumi.ID - Kepala Staff Kepresidenan Jend (purn) Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang digelar di Jakarta Rabu (12/6) lalu.


Tim Percepatan Penyelesain Konflik Agraria (TPPKA) akan bertugas menerima aduan, melakukan analisa kasus, melakukan verifikasi lapangan, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian, hingga memberikan peta jalan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian konflik.


BACA JUGA : 6 Desa Dilaporkan Bermasalah, Kajari Sukabumi : Akan Kita Garap Secepatnya


Pada RTM ini disepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga, dengan KSP sebagai simpulnya.


Penanganan 167 kasus prioritas akan dilakukan melalui desk lintas Kementerian/Lembaga ini dimana setiap dua bulan sekali akan dievaluasi perkembangannya.


Rapat tingkat menteri ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 3 Mei 2019 silam membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan serta rapat koordinasi penanganan masalah pertanahan dengan Kementerian ATR/BPN pada 19 Mei 2019 silam.


BACA JUGA : Ada Kendala, Bus Kota Trayek Jalur Lingkar Selatan Sukabumi Belum Bisa Beroperasi


Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat, Tantan Sutandi mengapresiasi terselenggaranya RTM tersebut sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian konflik - konflik agraria.


Untuk diketahui, SPI merupakan salah satu ormas tani nasional yang memiliki struktur kepengurusan dari level nasional hingga level basis (desa), yang telah berjuang mewujudkan reforma agraria sejak kelahiran SPI di tahun 1998 silam.


Menurut Tantan, komitmen politik dan program pemerintah pusat ini harus diikuti oleh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.


"Dan yang paling penting adalah ormas tani yang selama ini sudah benar-benar perjuangkan reforma agraria harus dilibatkan di semua tingkat pemerintah, untuk penyelesaian konflik agraria, karena ormas tanilah yang paling mengerti konflik-konflik agraria yang dialami petani anggotanya,  SPI siap dilibatkan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam upaya pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria," beber Tantan, Jumat (14/6/2019).


BACA JUGA : Digadang-gadang Kandidat Calon Bupati Kabupaten Sukabumi 2020, Adjo Sardjono Angkat Bicara


Sementara itu RTM menghasilkan keputusan untuk mendorong koordinasi lintas Kementerian – Lembaga dengan pertama-tama membentuk person in charge pada setiap kementerian yang kelak akan mengemban fungsi koodinasi lintas kementerian.


"Untuk kasus konflik agraria yang dialami para petani anggota SPI Jawa Barat sudah diajukan ke TPPKA," tandasnya.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

SPI Minta Pemerintah Daerah Dukung Reforma Agraria Sesuai Komitmen Pemerintah Tingkat Pusat SPI Minta Pemerintah Daerah Dukung Reforma Agraria Sesuai Komitmen Pemerintah Tingkat Pusat Reviewed by TatarSukabumi.ID on Jumat, Juni 14, 2019 Rating: 5

Post AD

home ads