Dana Hibah Pemkot Sukabumi Untuk Wartawan Menuai Masalah

Rabu, 26 Juni 2019 - 00:00 WIB

Dana Hibah Pemkot Sukabumi Untuk Wartawan Menuai Masalah
Dana Hibah Pemkot Sukabumi Untuk Wartawan Menuai Masalah
Banner Dalam Artikel

Pemkot Sukabumi


TatarSukabumi.ID - Dana hibah tahunan yang diberikan Pemkot Sukabumi jelang Lebaran Idul Fitri 2019 / 1440 H kepada Insan Pers menuai masalah.


Sempat terjadi gesekan bahkan nyaris terjadi ricuh saat pembagian uang senilai 200 ribu rupiah kepada Wartawan di Masjid Pemkot Sukabumi, Senin (3/6/2019).


BACA JUGA : Rakerda KNPI Kota Sukabumi, Mellan Maulana : KNPI Harus Bisa Merespon Fenomena Umat


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sukabumi Gabriel M Sukarman saat dikonfirmasi TatarSukabumi.ID melalui saluran telepon mengatakan uang tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemkot Sukabumi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja wartawan di Sukabumi.


Gabriel mengatakan jika uang tersebut berasal dari dana hibah, saat ditanyakan lebih jauh jumlah uang yang digelontorkan Pemkot Sukabumi untuk dibagi bagikan kepada wartawan Kadiskominfo menyatakan jumlahnya cukup besar.


"Itu berasal dari hibah, jumlah totalnya saya lupa tapi cukup besar juga kalo ga salah 86 juta, saya lupa lagi saat memberikan rekomendasinya," Kata Gabriel M Sukarman, Selasa (3/6/2019).


BACA JUGA : Gelar Pasukan Jelang Lebaran, One Way Jakarta Satu Arah Seluruh Kendaraan Masuk Sukabumi


Sempat terjadi kericuhan saat sejumlah awak media yang tidak mendapat jatah, dengan alasan tidak terdata oleh panitia pemberi hibah.


"Seharusnya ada transparansi, agar ada keadilan, nanti bila pendistribusian tidak baik maka pemerintah daerah akan mengevaluasi," kata Gabriel.


Saat dikonfirmasi lebih jauh parameter dan kriteria jurnalis penerima hibah versi Pemkot Sukabumi, Gabriel menegaskan penerima hibah adalah wartawan yang aktif dalam melakukan pemberitaan.


Disinggung masalah Laporan Penangung jawaban bagi-bagi uang negara ini, Gabriel menegaskan hal ini bukan tanggung jawab Pemkot Sukabumi.


"Nanti akan diaudit langsung oleh BPK dan Inspektorat bukan oleh pemerintah daerah, jadi penerima hibah itu harus mempertanggung jawabkan," tegasnya.(*)


Reporter : Dian Syahputra Pasi