4 Persen Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu 2019 Kota Sukabumi, Gerindra Minta Hitung Ulang Berdasar C1 Plano

Senin, 27 Mei 2019 - 00:00 WIB

4 Persen Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu 2019 Kota Sukabumi, Gerindra Minta Hitung Ulang Berdasar C1 Plano
4 Persen Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu 2019 Kota Sukabumi, Gerindra Minta Hitung Ulang Berdasar C1 Plano
Banner Dalam Artikel

Konferensi Pers Caleg Partai Gerindra Mustofa terkait dugaan penggelembungan suara Pemilu 2019 di Sukabumi // Foto : Dian Syahputra Pasi

Konferensi Pers Caleg Partai Gerindra Mustofa terkait dugaan penggelembungan suara Pemilu 2019 di Sukabumi // Foto : Dian Syahputra Pasi


TatarSukabumi.ID - Calon Anggota Legislatif DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota/Kabupaten Sukabumi) dari Partai Gerindra nomor urut 3 ancam adukan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ke ranah hukum.


Hal ini diungkap, Saleh Hidayat, Kuasa Hukum Mustofa Caleg dari Partai Gerindra yang menilai KPU Kota Sukabumi telah melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2019 lalu, Jumat (18/5/2019).


BACA JUGA : Dinilai Inkonstitusional, MUI Kota Sukabumi Tolak People Power


Hal yang mendasari tuduhan terjadinya pelanggaran yang diduga dilakukan penyelenggara Pemilu Kota Sukabumi, berdasar pada hasil keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi telah melakukan kesalahan administratif.


"Kami akan melakukan upaya hukum sebagai tindak lanjut hasil keputusan Bawaslu Jawa Barat, bahwa pernyataan Bawaslu jabar, KPU Kota Sukabumi telah melakukan kesalahan administratif, itu dapat diartikan kesalahan yang dilakukan KPU karena human error atau bisa saja akibat rekayasa yang disengaja untuk melakukan perubahan suara,"


"Kalau rekaya yang terjadi, maka kami akan melaporkan tindak pidana pemilunya melalui tahapan ke Gakumdu-RI dan meneruskan ke Bareskrim, Polda Jabar, atau ke Polres Sukabumi," tegas Saleh Hidayat, Jumat (18/5/2019).


BACA JUGA : Polisi Selidiki Uang Zakat Palsu Senilai 12,7 Juta di Sukabumi


Disinggung terkait beberapa indikasi kejangalan yang dirasakan kliennya, Kuasa Hukum Mustofa menyatakan Pihaknya mensinyalir terjadinya tindakan tindak pidana pemilu yang terstruktur sistemik dan masiv.


Salah satunya adalah dugaan penggelembungan suara, data yang dikantongi kuasa hukum Mustofa menyebutkan sedikitnya 8.171 suara yang dinilai mencurigakan.


"Salah satunya patut dicurigai adanya penggelembungan suara dari penambahan DPT pemilih tambahan (DPK /Daftar Pemilih Khusus) jumlahnya 4% dari jumlah total pemilih di Kota Sukabumi," jelas Saleh Hidayat.


BACA JUGA : Gadis Cantik Asal Sukabumi Juara Tilawah Alquran Tingkat Provinsi Hingga Tingkat Dunia


Atas permasalahan tersebut, mewakili Mustofa, Saleh Hidayat meminta penghitungan suara ulang berdasar C1 Plano TPS se-kota Sukabumi.


Hal lainnya, Saleh meminta KPU bisa membuka kotak suara ditingkat KPPS Kota Sukabumi, dan melakukan identifikasi formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi serta melakukan penyampaian dokumentasi formulir A-7 (Daftar Hadir DPTB dan DPK) sebagai pembuktian.(*)


Reporter : Dian Syahputra Pasi