Header AD

2019 Tidak Ada Lagi Kades di Sukabumi Terjerat Masalah Hukum

Jajaran Kepala Desa Kabupaten Sukabumi // Foto : Rapik Utama

Jajaran Kepala Desa Kabupaten Sukabumi // Foto : Rapik Utama


TatarSukabumi.ID - Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kabupaten Sukabumi yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Tutang Setiawan berharap di tahun anggaran 2019 tidak ada lagi kasus Kepala Desa terjerat masalah hukum.


Menurut Dia, target kegiatan Jaga Desa yang paling utama adalah mengupayakan pencegahan penyalahgunaan terhadap keuangan Dana Desa, diharapkan Kejaksaan,Tipikor Polres, Inspektorat dan DPMD untuk terus melakukan pengawalan dan pembinaan kepada Kepala Desa.


"Kami inginkan perlakuan berimbang dari penegak hukum, jangan hanya anggaran pemerintah desa saja yang dikawal," ujar Tutang, Kamis (4/4/2019).


BACA JUGA : 500 Kasus Pelanggaran Sepanjang Pemilu 2019 di Jawa Barat, 30 Kasus Ranah Pidana


Saat dikonfirmasi terkait 5 Kades yang tersandung jerat pidana Korupsi, Tutang berharap ke depannya bisa menekan hingga nol persen pelanggaran salah satunya dengan pengawalan yang dilakukan oleh TP4D (Kejaksaan) mulai perencanaan yang tertuang dalam APBDes.


"APBDes 2019 seluruhnya harus diketahui pihak TP4D, dari situ kan bisa dipelajari. Kadang dilapangan berbeda tuntutan, semisal pengalihan usulan dari titik A ke titik B itu adalah tetap salah, itu adalah penyalahgunaan wewenang," ujar Tutang.


BACA JUGA : Kajari Sukabumi : Sebenarnya Kita Tidak Menghendaki Banyak Kepala Desa Masuk Penjara


Sempat disinggung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukabumi agar Kepala Desa tidak kabur-kaburan saat dipanggil penegak hukum, Tutang sepakat, menurut Dia, Kades harus dapat merubah paradigma terkait pemanggilan oleh aparat penegak hukum.


"Desa jangan takut atau enggan diperiksa penegak hukum, dipanggil mengklarifikasi dengan adanya pengaduan masyarakat, hal itu kenapa harus ditakuti, Kades tidak boleh takut,"


"Semisal memang ada indikasi penyalahgunaan kalau pun ada kerugian negara segera dikembalikan karena masih ada jeda waktu," tegasnya.


BACA JUGA : Program Indonesia Terang, Pemasangan 2400 PJU Tenaga Surya di Ruas Jalan Lingkungan Desa Sukabumi


Sementara itu, Thendy Hendrayana Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mengatakan kegiatan ini untuk memberikan wawasan pengetahuan melalui program Jaga Desa.


"Intinya memberikan materi kesadaran hukum agar kepala desa dan kami dalam melaksanakan tugas bisa terhindar dari kesalahan yang berindikasi pelanggaran hukum, itu yang kami laksanakan hari ini.


"Saya rasa penting untuk menjadi bekal dalam melaksanakan tugas ,
MOU akan kita tindak lanjuti melalui kerjasama kejaksaan, Apdesi dan DPMD kabupaten Sukabumi," jelas Thendy. (**)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

2019 Tidak Ada Lagi Kades di Sukabumi Terjerat Masalah Hukum 2019 Tidak Ada Lagi Kades di Sukabumi Terjerat Masalah Hukum Reviewed by TatarSukabumi.ID on Kamis, April 04, 2019 Rating: 5

Post AD

home ads