Ribka Tjiptaning : Perusahaan Cingcay Dengan Pengawas Rugikan Buruh

Minggu, 24 Maret 2019 - 00:00 WIB

Ribka Tjiptaning : Perusahaan Cingcay Dengan Pengawas Rugikan Buruh
Ribka Tjiptaning : Perusahaan Cingcay Dengan Pengawas Rugikan Buruh
Banner Dalam Artikel

Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning // Foto : Rapik Utama

Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning // Foto : Rapik Utama


TatarSukabumi.ID - Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning secara gencar terus mensosialisasikan pentingnya Jaminan Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan.


Menurut Dia, BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak bagi Buruh dan merupakan sebuah kewajiban perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawannya.


Menyoroti sejumlah perusahaan di Sukabumi yang masih belum menempuh kewajiban dalam mendaftarkan karyawannya untuk menjadi anggota BPJS, Ribka memastikan sanksi terhadap Perusahaan.


"Kalau itu sebenarnya kita selalu raker dengan kementerian tenaga kerja, itu sudah harus ada sanksi ke Perusahaan yang tidak ikut sertakan karyawannya," tegas Ribka Tjiptaning saat ditemui dalam acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Cikembar Sukabumi, Jumat (15/3/2019).


BACA JUGA : Viral Video Kades di Sukabumi Deklarasikan Dukung Calon Presiden


Namun permasalahan lain menurut Dia, bagian Pengawas yang membidangi ketenagakerjaan masih dirasa kurang dan tidak sebanding dengan jumlah Perusahaan yang ada.


"Pengawas perusahaan memang sedikit, seperti dibatam contohnya dari 3 ribu perusahaan, pengawasnya cuma 15 orang,"


"Rawan-lah, udahlah cingcay saja, kaya gitu, sehingga yang dirugikan buruh," jelas Ribka Tjiptaning kepada TatarSukabumi.ID.


Kedepannya, Ribka memastikan Kementerian Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan pengawasan serta menambah jumlah pengawas agar bekerja lebih efektif.


BACA JUGA : DLH Sukabumi Cek PT Daehan Global Cibadak, 3 Saluran Pembuangan Langsung ke Sungai Cimahi Ditutup Sementara


Ditempat sama, Emir Syarif Ismel Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi mengatakan beberapa permasalahan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya penunggakan pembayaran premi ansuransi oleh Perusahaan serta Perusahaan bandel yang belum mendaftarkan karyawannya.


"Kita akan berikan surat setelah itu dikunjungi petugas pengawas, dan apabila masih membandel kita akan kerjasama dengan pihak Kejari (kejaksaan negeri).


"Jumlah perusahaanyang penunggak ada beberapa kategori, yang kita tindak yang menunggak lebih dari tiga sampai enam bulan angsuran. Jumlahnya sekitar 80 perusahaan penunggak tapi bukan pabrik saja, kebanyakan perusahaan kecil seperti CV, tapi pabrik hampir rata-rata tertib tapi memang ada yang sedikit membandel," beber Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi



Close Ads X