|
TatarSukabumi.ID - Bupati Sukabumi Marwan Hamami oftimis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bisa mengentaskan 40% kemiskinan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Pendamping PKH sebagai kepanjangan tanganan Pemerintah harus bisa dioptimalkan untuk mencermati dan menjawab kondisi tadi, kemudian dia bisa mencarikan solusi ruang melalui pemberdayan yang harus dilakukan dan harus bisa diintervensi oleh kebijakan, itulah kita buka mindset mereka,"
Hal itu diungkap orang nomor satu di Sukabumi Marwan Hamami saat melakukan evaluasi bersama Dinas Sosial melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Aula Pendopo Sukabumi, Sabtu (23/4/2019).
BACA JUGA : Program Bantuan Beras Rakyat BPNT di Sukabumi Tidak Tepat Sasaran
Prosentase Penyaluran BPNT di Kabupaten Sukabumi sejak tahap 1, 2 dan 3 masih jauh dari sasaran, Marwan Hamami angkat bicara.
"Selama ini mereka sudah bekerja outputnya sudah jelas. Akan kita dorong lagi supaya mereka punya inovasi sehingg proses penyaluran BPNT berjalan dengan lancar sesuai kebijakan," ujar Marwan.
Dikonfirmasi lebih jauh terkait peraturan yang menyatakan bila hingga 3 tahap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengambil BPNT maka secara sistem akan terhapus.
"Itukan masalah sistem, hari ini masih tergantung kepada sistem BNI yang juga belum siap, sedangkan Bumdes dilarang, jadi masih ada toleransi-toleransi," tukas Marwan.
Marwan Hamami menyadari sejumlah wilayah Sukabumi masih sulit terjangkau jaringan internet yang menjadi salahsatu kendala e-Warong sebagai pendistribusi BPNT.
BACA JUGA : Krisis Guru di Sukabumi, Kebutuhan Guru 11300 yang Ada Hanya 4220
Permasalahan lainnya terjadi di Kecamatan Cikidang sedikitnya 600 KPM mendapati saldo zonx (kosong) serta permasalahan di 3 Kecamatan Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini sama sekali belum menerima penyaluran BPNT.
"Masalah Cikidang bukan kesalahan dari penerima, itu pelaporan juga jelas, nanti jadi pertimbangan, kecuali itu adalah kesalahan dari dinas atau Penerima,
Ini dari sistem ini masih ada toleransi,"
"3 wilayah yang belum menerima sama sekali seperti Kecamatan Sukalarang, Kebonpedes, dan Pabuaran, kita harus cek benar dimana kendalanya, karena sistem mengharuskan penyaluran BPNT itu harus melalui e-Warong yang didukung oleh ketersediaan jaringan dan mesin edisi," beber Marwan.(*)
Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi
