Header AD

Ketua DPRD Sukabumi Agus Mulyadi Tepis Tudingan Overlap Masalah Buruh


TatarSukabumi.ID - Permasalahan menunggaknya pembayaran gaji karyawan PT Sentosa Utama Garmindo (SUG) yang berada di Cicurug Sukabumi berbuntut panjang.


Serangkaian aksi demo dilakukan ratusan buruh hingga berakhir dengan menggeruduk Gedung Pendopo Sukabumi dan akhirnya diterima orang nomor satu di Sukabumi Marwan Hamami, malam ini Rabu (6/2/2019).


BACA JUGA : Marwan Hamami : 7 Hingga 8 Ribu Buruh Sukabumi Kena PHK


Massa buruh menuntut Bupati Sukabumi agar mengambil langkah tegas dalam upaya penyelesaian permasalahan yang menimpa Buruh PT SUG.


Beberapa isu merebak, jika Ketua DPRD diduga terlibat jauh hingga masuk ke ranah internal Perusahaan.


BACA JUGA : Buruh Demo Endus Ada Oknum Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Jadi Biyong


Saat dikonfirmasi awak media terkait isu miring tersebut, Bupati Sukabumi Marwan Hamami angkat bicara.


"Sesuai tupoksi, seharusnya seorang anggota DPRD adalah menampung persoalan masyarakat dan menyampaikan kepada pemangku kebijakan (Eksekutif). Apalagi dia menganggap bahwa dia mewakili kebijakan itu (Eksekutif) yang kita tidak bisa berikan satu jawaban kepada teman-teman para pekerja. Karena tidak ada kewenangan dalam fungsi (DPRD), kecuali mereka memberikan masukan kepada dinas terkait untuk secepatnya bisa diselesaikan dengan fungsi pengawasannya mereka (DPRD)" ujar Marwan Hamami saat ditemui awak media usai berdialog dengan massa aksi, Rabu (6/2/2019).


BACA JUGA : Upah Telat, PHK Sepihak, Buruh Geruduk Disnakertrans Sukabumi


Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui perpesanan Whatsapp, Ketua DPRD Sukabumi, Agus Mulyadi menepis, Pihaknya tidak pernah masuk ke ranah internal perusahaan.


"Kaitan dengan demo buruh Sentosa tentu akan ada pro kontra, kami di DPRD hanya melaksanakan tugas pokok fungsi kami, pertama dalam fungsi pengawasan dimana Kami selalu berkoordinasi dengan kepala dinas tenaga kerja terkait perkembangan yang terjadi di Perusahaan. Langkah berikutnya Kita juga mencoba mendengar setiap keluhan baik dari karyawan maupun pengusaha," beber Agus Mulyadi.


BACA JUGA : Strategi Pengamanan Kepolisian Kawal Demo Buruh di Disnakertrans Sukabumi


Lebih jauh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan pihaknya tidak pernah ikut campur lebih dalam didalam pertemuan saat pembahasan pembayaran gaji karyawan.


"Didalam pertemuan saya selaku ketua DPRD hanya jadi peserta dan pendengar rapat yang dilakukan oleh Disnakertrans yang mengumpulkan pihak pengusaha dan karyawan,"


"Kalaupun ada opsi tentang pengadaan gaji karyawan dari penjualan aset, semua diputuskan dalam rapat dengan dinas terkait, setelah buyer tidak mampu membayar artinya Kami DPRD hanya memastikan hak hak karyawan bisa berjalan bisa dibayar dan tidak ada sedikitpun overlap yang kita lakukan," tegas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.


BACA JUGA : Kasus Buruh di Cicurug Berbuntut Panjang, Buruh Ancam Bupati DPRD dan Disnaker


"Siapapun bisa berpersepsi dan mempunyai pandangannya masing masing tapi kami DPRD tegaskan bahwa Kami melakukan pungsi pengawasan dan mendengar aspirasi dari karyawan dan alhamdulillah satu langkah telah dilalui dimana karyawan sudah mendapatkan gaji-nya dan kedepan eksekutif atau pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih baik," tandasnya.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

Ketua DPRD Sukabumi Agus Mulyadi Tepis Tudingan Overlap Masalah Buruh Ketua DPRD Sukabumi Agus Mulyadi Tepis Tudingan Overlap Masalah Buruh Reviewed by Tatar Sukabumi on Rabu, Februari 06, 2019 Rating: 5

Post AD

home ads