Header AD

Akibat PHK Massal dan Laporan Perusahaan Rekanan PT SCG, F-Hukatan KSBSI Geruduk Disnaker Kabupaten Sukabumi

Puluhan buruh F-Hukatan KSBSI melakukan audiensi dengan Pihak Disnaker Kabupaten Sukabumi / Foto : Rapik Utama

Puluhan buruh F-Hukatan KSBSI melakukan audiensi dengan Pihak Disnaker Kabupaten Sukabumi / Foto : Rapik Utama


TatarSukabumi.ID - Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi digeruduk puluhan massa buruh yang tergabung dalam serikat buruh F- Hukatan KSBSI (Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan -Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Kamis [3/1/2018].


Nendar Supriatna, Ketua F- Hukatan KSBSI kepada TatarSukabumi.ID mengutarakan aksi ini dipicu oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal yang dilakukan PT Lina Jaya Persada (LJP) sebagai perusahaan rekanan PT Siam Cement Group (SCG). 


PT LJP yang memiliki kantor pusat di Bogor saat ini digantikan kedudukannya oleh PT Harpati Anggun Perkasa (HAP) sebagai rekanan Perusahaan semen asal Thailand.


BACA JUGA : Relokasi Pengungsi Longsor Cisolok, Iyos Somantri : Menteri Sosial Sudah Siap Untuk Melakukan Pembangunan


"Informasi yang kami terima pihak perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi PT Harpati Anggun Perkasa (HAP), maka dari itu kita ingin mengkroscek wajib lapornya ke pemerintah melalui Disnakertrans, apakah benar itu perusahaan ganti nama, atau memang perusahaan baru dengan berbeda pemilik," ujar Nendar Supriatna, Kamis (3/1/2019).


F-Hukatan KSBSI menilai kewajiban lapor perusahaan yang baru menggantikan perusahaan yang lama perlu dilakukan sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, namun terlebih pihaknya menyoroti PHK massal yang telah dilakukan secara sepihak oleh PT LJP.


"Kita soroti adalah wajib lapornya berikut telah terjadinya PHK Massal dengan alasan habis kontrak, sementara dari pengawas ketenagakerjaan provinsi Jawa barat  jelas membatalkan kontrak tersebut, artinya PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yang telah diterapkan itu tidak sah," jelas Nendar.


BACA JUGA : RK Akan Diskusikan Bangun Rumah dan Siapkan Pekerjaan Bagi Korban Longsor Cisolok Sukabumi


KSBSI juga mendapati indikasi Perusahan rekanan PT SCG lain yakni PT Matrik Mitra Santosa (MMS) yang juga dinilai melakukan hal sama dengan berganti nama perusahaan tanpa lapor ke Dinas terkait.


Selain menyoroti Perusahaan, KSBSI juga mempertanyakan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam menyikapi permasalahan ini.


"Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2012 sangat jelas nyatakan, Perusahaan sebelum memulai pekerjaan harus melaporkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk itu
kami akan menunggu bagaimana ketegasan langkah pemerintah dalam masalah ini khususnya Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," tegas Nendar.


BACA JUGA : Waspada Pergerakan Tanah di Wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi


Sementara itu, Kapolsek Gunungguruh Ipda Yudi.W saat dikonfirmasi menanggapi permasalahan PHK buruh menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.


"Kalau memang ada pelanggaran terkait dengan undang undang ketenagakerjaan harus segera ditindaklanjuti oleh dinas tenaga kerja. Kita juga menyarankan kalau memang dalam kejadian ini ada indikasi pelanggaran undang-undang,  Kami menyarankan untuk segera membuat laporan," jelas Ipda Yudi.W.


BACA JUGA : Marwan Hamami : Pejabat Susah Dihubungi Masyarakat, Laporkan Kepada Saya


Hal lainnya menurut Kapolsek Gunungguruh, Pihaknya mendapati keluhan masyarakat yang mengaku telah di PHK dalam keadaan Sakit.


"Kita belum melihat jelas apa yang terjadi tadi, Kita baru mendengar keluhan masyarakat itu salah satunya ada satu keluarga dan masyarakat yang tergabung dalam serikat buruh di pecat dalam kondisi sakit.  Kan tidak boleh memberhentikan karyawan yang dalam kondisi sakit, tidak bisa di PHK, kalau memang seperti itu kita akan beri tindakan," tegas Kapolsek.


BACA JUGA : 7 Peristiwa Penting Bersejarah di Sukabumi Sepanjang Tahun 2018


"Tadi pun dari pengawas disnakertrans menyampaikan hal yang sama seperti itu kalau ada hal yang seperti itu akan segera ditindaklanjuti,"


"Kita akan segera menindak tegas jangan sampai ada warga masyarakat yang dirugikan, pengusaha seperti itu hanya bisa meraup keuntungan sepihak," tandasnya.


Sementara itu, Pihak Perusahaan PT SCG saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan whatsapp menanggapi permasalahan dengan Rekanan Perusahaan secara singkat menjelaskan, "Nanti informasi dari pihak HRD," tulis Indra.(**)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

Akibat PHK Massal dan Laporan Perusahaan Rekanan PT SCG, F-Hukatan KSBSI Geruduk Disnaker Kabupaten Sukabumi Akibat PHK Massal dan Laporan Perusahaan Rekanan PT SCG, F-Hukatan KSBSI Geruduk Disnaker Kabupaten Sukabumi Reviewed by TatarSukabumi.ID on Jumat, Januari 04, 2019 Rating: 5

Post AD

home ads