Header AD

Trend Pengembangan Perumahan dan Pembatasan Izin Usaha Industri Baru di Sukabumi


TatarSukabumi.ID - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi dalam masa kerja tahun 2018 mengeluarkan 103 berkas dokumen IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah).


Menindak lanjuti hal tersebut, beberapa proses regulasi hingga terbitnya dokumen IPPT dijelaskan oleh Kepala Bidang Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.


"Rangkaian proses perijinan bisa sampai miliki IPPT diawali oleh adanya izin prinsip, secara prinsipnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, disebutkan dalam pasal 1 ayat 163 bahwa penataan ruang berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lain sebagai peraturan perundangan yang disebut dalam PP nomor 15 tahun 2010" beber Ikral, Kepala Bidang Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/12/2018).


BACA JUGA : Rekapitulasi Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun 2018


Lebih jauh Kepala Bidang Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi menjelaskan beberapa persyaratan yang wajib ditempuh dalam proses IPPT seperti diatur dalam Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2013 tentang mekanisme izin pemanfaatan ruang.


"Minimal syarat secara umum hak kewajiban pengusaha diawali dengan persetujuan warga, kemudian ada surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah desa dan rekomendasi camat, nah itu mungkin itu disebut hak kewajibannya ada disitu sudah mulai melekat antara pemohon (pengusaha) dengan pemerintah," jelas Ikral.


"Kewajiban pengusaha tentunya adalah melaksanakan aturan dari PP 15 tahun 2010 dan perbup nomor 32 tahun 2013, itu yang menjadi landasan hukum selama ini kita ini berproses untuk mengeluarkan izin kaitan tadi dengan IPPT," tegas Ikral.


BACA JUGA : Pelayanan Adminduk Kabupaten Sukabumi, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Agar Rakyat Tersenyum


Trend usaha dalam periode tahun 2018 yang mengurus IPPT di Kabupaten Sukabumi bergerak dibidang developer Perumahan, hal tersebut dipicu oleh kebijakan nasional dalam program sejuta rumah.


"Untuk wilayah pemanfaatan lahan perumahan saat ini tersebar hingga ke wilayah Sukabumi Selatan Jampang, itupun kita laksanakan pemantauan dan pengawasan yang terbatas," jelas Ikral.


BACA JUGA : Mengejutkan, Pengakuan Blak-blakan Olla Ramlan Jadi Caleg Wakili Sukabumi


Keadaan ini berbanding terbalik dengan proses pengurusan perizinan pendirian usaha industri, yang telah dibatasi sesuai dengan Perda nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi.


"Artinya pengusaha tidak bisa lagi membuka industri baru, kecuali dia mengisi industri yang sudah tidak berjalan, dan itu tidak boleh ada perluasan, jadi industri exciting baik yang berjalan atau tidak berjalan kita isi, jadi tetap datanya akan sama," jelas Ikral.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

Trend Pengembangan Perumahan dan Pembatasan Izin Usaha Industri Baru di Sukabumi Trend Pengembangan Perumahan dan Pembatasan Izin Usaha Industri Baru di Sukabumi Reviewed by Tatar Sukabumi on Jumat, Desember 07, 2018 Rating: 5

Post AD

home ads