Header AD

Bupati Sukabumi Bahas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Bupati Sukabumi Marwan Hamami


TatarSukabumi.ID - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Sukabumi dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Jalan Jajaway Palabuhanratu, Rabu (26/12/2018).


Tiga pembahasan dalam sidang Paripurna meliputi penyampaikan pendapat akhir Bupati Sukabumi mengenai penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2019.


Hal lainnya adalah Pengambilan keputusan DPRD atas Raperda tentang bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.


Serta Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.


BACA JUGA : Jokowi Bagi 1000 Bidang Sertifikat Tanah Warga Sukabumi


Mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019, Bupati menyampaikan bahwa perjalanan pembahasan Raperda tentang  APBD tahun Anggaran 2019 diawali dengan proses perencanaan dengan menetapkan RKPD untuk kemudian dijabarkan kedalam renja masing-masing Perangkat Daerah lalu dilakukan pembahasan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, penyampaian pengantar nota keuangan, pandangan umum Fraksi, dan pembahasan-pembahasan dengan komisi serta rapat gabungan antara badan anggaran DPRD dengan TAPD.


Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin, Marwan Hamami menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan upaya Pemerintahan Daerah untuk memenuhi implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin Hak Asasi Warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Acces To Justice) dan kesamaan dihadapan Hukum (Equality Before The Law).


BACA JUGA : Dorong Income Warga Cikidang, Bupati Sukabumi Gelar Roadshow Sabadesa


Sedangkan mengenai Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bupati menjelaskan bahwa pada prinsipnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (3) dan pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan tipelogi hasil pemetaan urusan dan penentuan beban kerja serta sesuai dengan Perumpunan.

menurut Bupati, Pemkab telah menerima surat Gubernur Jawa Barat nomor 188.342/5658/org tentang persetujuan Raperda Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, dan berdasarkan hasil kajian Provinsi tersebut Pemkab telah melakukan penyesuaian terhadap Raperda tersebut.(*)


Sumber/ Foto : Humas
Editor : Dian Syahputra Pasi

Bupati Sukabumi Bahas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Bupati Sukabumi Bahas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Reviewed by TatarSukabumi.ID on Rabu, Desember 26, 2018 Rating: 5

Post AD

home ads