Header AD

Pemerintah Defisit, Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal Provinsi Jawa Barat Berkurang

FKSS geruduk Gedung Sate Bandung


TatarSukabumi.ID - 32 Sekolah yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung Sate Bandung, Senin (5/11) lalu.


FKSS menuntut Pemprov Jabar untuk segera melakukan pencairan dana BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) semester 2 tahun anggaran 2018 sesuai dengan kebijakan Pemprov sebesar 250 ribu dan 350 ribu bagi setiap pelajar.


BACA JUGA : Dana Bantuan Bagi Pelajar Swasta Telat, 32 Kepala Sekolah Swasta Sukabumi Geruduk Gedung Sate


FKSS meminta Pemprov Jabar untuk bertindak tegas menutup Sekolah Swasta yang jumlah peserta didiknya tidak memenuhi quota yang telah ditentukan minimal 32 peserta didik dalam PPDB tahun pelajaran 2019/2020.


Hal lainnya, massa aksi meminta Pemprov makukan evaluasi terhadap kebijakan SMA Terbuka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta mengevaluasi dan meninjau Keberadaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang tidak menunjukkan pola kerja yang melayani serta mengembalikan pengelolaan BOS Pusat dan BPMU ke management BOS/BPMU Disdik Jawa Barat melalui bidang masing-masing.


BACA JUGA : Bocah SD Dihukum Merokok di Ruang Guru, Kepsek SDN Pamuruyan Cibadak Minta Maaf


Saat dikonfirmasi TatarSukabumi.ID, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Sukabumi Mimin Maryati menjelaskan, "Maksudnya kalau FKSS ada sesuatu hal sampaikan aspirasi atau pertanyakan kepada pimpinan di Pemerintah Jawa Barat itu tidak salah, mungkin ada komunikasi lebih intens untuk mendengarkan dari sumber yang sebenarnya," ujar Mimin, Selasa (6/11/2018).


Lebih jauh menurut Mimin, "Tapi bila masalah yang menjadi topik untuk aksi yang disebut BPMU, itukan kebijakan dari pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan BPMU kepada sekolah-sekolah swasta, dimana nominalnya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan yang tercantum dalam pedoman Juknis, karena situasinya memang pada saat ini pemerintah sedang mengalami kekurangan dana /defisit, nah itu saja persoalannya," ujar Mimin Maryati saat ditemui diruang kerjanya.


"Pada saat itu mungkin semuanya juga berpikir bahwa akan dapat seperti yang biasanya tercantum, nah setelah kami memberikan penjelasan bahwa ditahun 2018 kebijakan dari pemerintah memiliki dana itu kurang dari anggaran yang sudah ditetapkan," beber Mimin.


BACA JUGA : Pelajar Kelas 2 Hingga Kelas 6 SD di Sukabumi Dihukum Merokok, Orang Tua Tuntut Sekolah Minta Maaf


Menurut Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Sukabumi, 227 Sekolah Swasta SMK /SMA di Sukabumi telah menempuh proses persyaratan pencairan BPMU namun anggaran yang diharapkan untuk tahun 2018 menjadi berkurang, "Kita sudah berikan sosialisasi juga kepada pihak SMK bahwa anggaran untuk dana BPMU berkurang," ujar Mimim.


Mengenai tuntutan FKSS kepada Pemprov Jabar harus mengevaluasi dan meninjau Keberadaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang tidak menunjukkan pola kerja yang melayani serta mengembalikan pengelolaan BOS Pusat dan BPMU ke management BOS/BPMU Disdik Jawa Barat melalui bidang masing-masing Mimin angkat bicara, "Atoh saya mah (Saya senang). Maksud ada cabang dinas pendidikan dalam rangka mendekatkan pelayanan. Saya diberikan kewenangan untuk menandatangani MOU untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat , nah kalau memang terasanya oleh FKSS kami menjadi penghalang untuk lancarnya pencairan, ya silahkan, tapi sebenarnya penghalangnya dimana.


"Saya hanya menandatangani saja dan memberikan arahan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan pedoman. Kalau ada cabang dinas yang tidak memberikan pelayanan, cabang dinas yang mana, jangan dikategorikan dong kita mah," jelasnya.(*)


Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

Pemerintah Defisit, Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal Provinsi Jawa Barat Berkurang Pemerintah Defisit, Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal Provinsi Jawa Barat Berkurang Reviewed by Tatar Sukabumi on Kamis, November 08, 2018 Rating: 5

Post AD

home ads