Header AD

Konflik Petani Pasir Datar, Pemkab Sukabumi Diharap Tinjau Kembali Perizinan

Mediasi Petani Pasir Datar terkait konflik sengketa lahan / Foto : Dian Syahputra Pasi (27/11/2018)


TatarSukabumi.ID - DPRD Kabupaten Sukabumi mengundang Petani Pasir Datar Indah untuk melakukan audiensi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi guna membahas permasalahan yang terjadi terkait permasalahan lahan di Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat.


Namun dalam audiensi ini, beberapa pihak menyesalkan ketidak hadiran Pihak Perusahaan dalam pertemuan yang digelar di Aula Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa [27/11/2018].


BACA JUGA : Petani Pasir Datar Sukabumi Pertanyakan 110 Hektare Lahan yang Dijanjikan


Agus Permana perwakilan Dinas Perijinan menyayangkan ketidak hadiran Pihak Perusahaan dalam audiensi kali ini, "Karena pihak perusahaan tidak ada maka dipastikan tidak akan ada titik temu permasalahan ini," ungkap Agus Permana, Selasa [27/11/2018].


"Berbicara masalah perijinan, PT Nusa telah menerima hak guna, Proses perijinan baru menempuh SPPL, berkasnya sudah masuk ke kami (Dinas Perijinan) pada 17 mei 2017, sementara dinas tata ruang memberikan SPPL pada 17 april 2018 dan jika dengan sampai bulan Oktober tidak ada aktivitas maka SPPL berakhir," beber Agus Permana.


BACA JUGA : Kata - kata Terakhir Santri Sukabumi Korban Pick up Maut di Tangerang


Lebih jauh menurut Agus, "Meski perusahaan telah memiliki hak guna bangunan namun apabila ada permasalahan yang memungkinkan terjadi konflik horisontal di masyarakat maka perlu peninjauan kembali izinnya, namun perlu juga dipertimbangkan dari berbagai aspek," ungkapnya.


Hal senada juga diungkap Deny Alam dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menurutnya, PT SNN telah meminta perijinan pembangunan wilayah agrowisata, "Sampai saat ini (Perijinan) PT SNN masih belum jauh masih dalam KA kerangka ajuan amdal," ungkap Deny.


Pihak DLH selanjutnya meminta Pihak Perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga, "Selesaikan dulu permasalahan persengketaan dan status tanah dengan masyarakat sehingga baru lanjut ke status amdal." tandasnya.


BACA JUGA : Pemkab Bogor Adopsi Perbup 35 tahun 2018 Pemkab Sukabumi Terkait Dana Hasil Produksi PT Star Energi Bagi Desa


Usai acara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H Asep Suherman  mengungkapkan, "Kita berikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, kami juga mendorong Bupati untuk mengamanatkan kepada Dinas terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," ungkap Asep Suherman.


Mengomentari ketidak hadiran Perusahaan, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan akan mengambil langkah tegas kepada Perusahaan.


"Kami sudah menyampaikan surat jauh jauh hari namun beliau (Perusahaan) tidak hadir dan tidak ada keterangan. Apabila tetap ngeyel ada pihak dari ATR BPN keterlibatan pemerintah pusat juga untuk menegur keras Perusahaan," tandasnya.(*)


Reporter : Dian Syahputra Pasi

Konflik Petani Pasir Datar, Pemkab Sukabumi Diharap Tinjau Kembali Perizinan Konflik Petani Pasir Datar, Pemkab Sukabumi Diharap Tinjau Kembali Perizinan Reviewed by Tatar Sukabumi on Selasa, November 27, 2018 Rating: 5

Post AD

home ads