| Bupati Sukabumi Marwan Hamami / Foto : Rapik Utama (18/10/2018) |
TatarSukabumi.ID - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menerima Tim Rechecking Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Provinsi Jawa Barat di Gedung Pendopo Sukabumi, Jumat (19/10/2018).
Sebelumnya Tim Rechecking P2WKSS telah melakukan peninjauan realisasi Program di Desa Damarraja , Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA : Pemkab Sukabumi Siapkan Aplikasi Pengaduan dan Unit Penanganan Pengaduan Bagi Masyarakat
Usai menerima tim P2WKSS Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat dikonfirmasi TatarSukabumi.ID terkait capaian pembangunan pedesaan tahun 2018 mengungkapkan, "Dengan adanya Anggaran Dana Desa itu sebenarnya capaian pembangunan sudah mulai terasa, walaupun banyak harapan belum bisa terwujud, wajarlah anggarannya juga terbatas," ujar Marwan Hamami, Jumat [19/10/2018].
Ditahun 2018 ini Bupati Sukabumi menitik beratkan pembangunan di sektor Pendidikan dan Kesehatan, salah satu targetnya adalah Program P2WKSS untuk memotivasi masyarakat dan merubah stigma masyarakat, "Kalau menyangkut infrastruktur jelas dianggaran ADD (Alokasi Dana Desa) sudah dimungkinkan, tetapi merubah prilaku kebiasaan,ini yang harus terus didorong. Program ini tidak bisa mempercayakan begitu saja kepada aparatur pemerintah desa, tetapi harus terus dibantu, didampingi dan dimonitor, dievaluasi oleh pemerintah Provinsi dan DPMD (Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sukabumi," jelas orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi.
"Jadi rechecking hari ini adalah bagaimana ketika mereka dievaluasi ada perubahan, dan mampu untuk bisa menjadi motivasi bagi desa lainnya," jelas Bupati.
Marwan Hamami mengharap dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Manusia dengan kemandirian diharapkan masyarakat bisa bersaing dengan potensi internal maupun luar, "Bagaimana kita menjadikan Sukabumi lebih baik religius dan mandiri, mandirilah kita dorong, mandiri adalah pemberdayaan diri sendiri," tandasnya.
BACA JUGA : Peningkatan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Dari 3,7 Triliun menjadi 4 Triliun
Ditempat yang sama, Bupati juga berpesan terhadap pendamping desa Kementrian PDT serta DPMD untuk lebih mewujudkan percepatan pembangunan pedesaan diwilayah Kabupaten Sukabumi.
"Ini menjadi hambatan hari ini , pendamping-pendamping ini rata-rata berpolitik, harusnya mereka bisa menyesuaikan diri, jadi ketika mereka dimasukkan oleh partai yang berkuasa atau pimpinan daerah yang waktu itu berkuasa hari ini masih terus dibawa, sehingga mengganggu program percepatan kita, karena kepentingan politiknya," ujar Bupati Sukabumi.
"Jadi kader-kader mereka yang disisipkan menjadi pendamping desa ini yang bermasalah sebenarnya hari ini, ketika capaian kita percepatan, disatu segi mereka memiliki kepentingan politis, kadang-kadang itu mengganggu," tambah Bupati.
Saat dikonfirmasi untuk menyikapi permasalahan yang terjadi ini,Marwan Hamami angkat bicara, "Menyikapinya harus dihabisi, kebijakan secara utuhnya, jangankan pendamping desa, pegawai negeri saja yang tidak sesuai tupoksi dan semua capaian kita, harusnya ada hal yang harus kita sikapi, tetapi terbentur oleh aturan," tegas Bupati Sukabumi.(*)
Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi
