Header AD

DPRD Kabupaten Sukabumi Sanggah Sedang Disorot BPK

TatarSukabumi.ID - Pelaksanaan Rapat paripurna DPRD kabupaten Sukabumi membahas tentang pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan APBD tahun 2017 serta Penyusunan dan penetapan keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan atas penyempurnaan penyesuaian hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, dilaksanakan di Aula Gedung DPRD, Jalan Jajaway Palabuhanratu, Selasa [4/9/2018].


Usai rapat ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H.M.Agus Mulyadi kepada TatarSukabumi.ID, menjelaskan, "Hari ini kita pengesahan hasil evaluasi gubernur tentang penjabaran RAPBD tahun 2017, sehingga dengan sudah disahkankannya evaluasi gubernur, Kita memerintahkan kepada Bupati untuk membuat penjabaran tentang peraturan bupati dalam penjabaran APBD tahun 2017," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa [4/9/2018].


BACA JUGA : Sukabumi dan Beberapa Daerah di Jawa Barat Terancam Mati Lampu


Secara formal kita sudah dianggap WTP
(Wajar tanpa pengecualian ) oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) tetapi ada arahan-arahan dari Gubernur yang harus disesuaikan demi perbaikan sistem akuntansi pembukuan keuangan daerah yang lebih baik," jelas Agus Mulyadi.


Agus menyanggah jika Pemkab Sukabumi sedang disorot oleh BPK, "Ini hanya masalah legalitas formal selama 7 hari setelah diberikannya edaran evaluasi Gubernur, harus kita sahkan secara formal. Kita sudah lakukan evaluasi dari tadi pagi dan hari ini kita serahkan lalu setelah itu bupati dan TAPD buatkan penjabarannya sesuai dengan instruksi dan arahan gubernur, itu saja pointnya," ucap Agus.


Dari pantauan TatarSukabumi.ID Rapat Paripurna ini hanya dihadiri oleh setengah dari para wakil rakyat dan jajaran forum komunikasi daerah kabupaten Sukabumi.(*)

Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi

DPRD Kabupaten Sukabumi Sanggah Sedang Disorot BPK DPRD Kabupaten Sukabumi Sanggah Sedang Disorot BPK Reviewed by Tatar Sukabumi on Kamis, September 06, 2018 Rating: 5

Post AD

home ads