Loading...

Perda Nol Persen Alkohol di Sukabumi 'Mandul', MUI Minta Penegak Perda Sterilkan Miras dan Mihol

Jumat, 21 Februari 2020 - 10:09 WIB
Perda Nol Persen Alkohol di Sukabumi 'Mandul', MUI Minta Penegak Perda Sterilkan Miras dan Mihol
Perda Nol Persen Alkohol di Sukabumi 'Mandul', MUI Minta Penegak Perda Sterilkan Miras dan Mihol

TatarSukabumi.ID - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara belum lama ini menyatakan jika Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Minuman beralkohol (Mihol) dirasakan 'mandul'.

Pernyataan tersebut didasari atas sejumlah laporan dari warga masyarakat ke legislatif yang menyatakan jika peredaran minuman keras (Miras) dan Mihol dinyatakan masih kerap ada di sejumlah daerah Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun kepada TatarSukabumi.ID angkat suara.

"Terkait Perda mihol atau nol persen minuman beralhokol, secara tegas MUI sangat mendukung peraturan itu, ini dalam rangka menjaga syar'i agama, keturunan, harga diri, akal, harta maka wajib kita tegakkan .

"Jadi siapapun tidak ada alasan di Sukabumi untuk tidak menegakkan peraturan tersebut," tegas Ujang Hamdun, Kamis (20/2/2020).

BACA JUGA : Ketua DPRD Menilai Perda Miras di Kabupaten Sukabumi Mandul

Lebih jauh pria yang akrab disapa Uha menyatakan, dengan adanya peredaran Miras, Mihol dan Narkoba akan sangat berbahaya merusak tatanan norma agama dan generasi bangsa.

"Hal itu harus diantisipasi. Sesuai dengan fungsi MUI amal ma'ruf nahi munkar dan ini (miras) masuk kategori kemungkaran wajib kita cegah dan ini selaras dengan visi misi peran fungsi MUI," tutur Uha.

"MUI Kabupaten Sukabumi meminta pihak terkait khususnya pelaksana penegakan perda wajib melaksanakan dan mensterilkan kabupaten Sukabumi dari peredaran miras sesuai Perda.

BACA JUGA : Seperti Ini Proses Verifikasi Pemutakhiran Data Penetapan DPS hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020

"Ini adalah hakekat tugas pemerintah sebagai pemimpin dan harus melayani umat.

"Aspirasi ini mohon bisa secepatnya dilakukan, sesuai visi misi Sukabumi religius mandiri, Sukabumi kota Santri, Sukabumi kota ulama.

"Tugas penegakan ada di perangkat pemerintah daerah jadi tolong tegakkan peraturan tersebut," beber Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA : Partai Golkar Demokrat dan PAN Isyaratkan Bentuk Koalisi Inilah Calon Bupati dan Wakilnya

Lebih jauh Ujang Hamdun menghimbau kepada seluruh pengurus MUI tingkat Kecamatan untuk tetap istiqomah sesuai peran fungsi ulama menegakan amal maruf nahi munkar.

"Melalui perda ini kita harus tetap seimbang, menjaga harmonisasi antara tanggungjawab terhadap agama dan pemerintah.

"Perda mihol produksi pemerintah kabupaten Sukabumi ini wajib terus disosialisasikan sebagai bentuk perlindungan masyarakat." tandasnya.(*)