Marwan Hamami : Serikat Pekerja Pengusaha dan Pemkab Sukabumi Harus Sinkron

Kamis, 12 Desember 2019 - 17:19 WIB
Marwan Hamami : Serikat Pekerja Pengusaha dan Pemkab Sukabumi Harus Sinkron
Marwan Hamami : Serikat Pekerja Pengusaha dan Pemkab Sukabumi Harus Sinkron

TatarSukabumi.ID - Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar workshop program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui pembinaan dan evaluasi bagi serikat pekerja dan Pengusaha di Kabupaten Sukabumi yang digelar di Gedung BK3D Cibadak, Kamis (12/12/2109).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Sukabumi diantaranya, KSPSI, SPN, GSBI, OPSI, F-Hukatan, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kegiatan ini dilaksanakan guna lebih mensinkronkan Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah untuk menjawab seluruh persoalan industrialisasi di Sukabumi.

Hal ini diungkap orang nomor satu di Sukabumi, Marwan Hamami kepada awak media di lokasi workshop.

BACA JUGA : Marwan Hamami : Pekerjaan Infrastruktur Belum Selesai Kita Masih Punya Pekerjaan Rumah

Marwan berharap seluruh persoalan ketenagakerjaan baik mengenai isu UMK yang belakangan menuai sorotan maupun kebijakan pemerintah dapat diselesaikan.

"Kegiatan ini untuk mensinkronkan pemikiran, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, kita mencari yang terbaik, untuk menjawab persoalan menyangkut ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha.

"Kita harap, motor leader ini tidak terganggu dengan proses proses yang terjadi misalkan dengan penentuan UMK atau hal lain menyangkut kebijakan pemerintah," kata Marwan Hamami, Kamis (12/12).

BACA JUGA : MUI Sebut Sudah Ada Fatwa Haram Terkait Rentenir, 2020 MUI Akan Dorong Raperda Larangan Rentenir di Sukabumi

Ditempat yang sama, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menjelaskan kegiatan ini sebagai bukti keseriusan Pemkab Sukabumi dalam membina kelembagaan serikat pekerja.

"Bagaimana mereka (serikat) mengetahui jalur jalur, peraturan, bagaimana perusahaan itu berada di Sukabumi bagaimana buyer-nya, supaya mereka tidak mengambil langkah langkah yang sifatnya konstruktif," tegas Dadang.

Lebih jauh Dadang menjelaskan, apabila terjadi persoalan diharapkan kedua pihak bisa menyelesaikan secar bipartit dengan mengedepankan diskusi.

"Bila bipartit tidak selesai baru mediasi kepada pemerintah dan bila juga tidak selesai baru ke PHI pengadilan hukum industrial yang ada di Bandung," tandasnya.(*)