TatarSukabumi.ID - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali menggelar Aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Selasa [3/4/2018].
Aksi unjuk rasa ini dipicu atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BUMN Pengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, PT. Pertamina (Persero) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertalite senilai Rp 200 per liter.
BACA JUGA : Ahmad Heryawan Semakin Mantap di Pilpres 2019
Menurut Ketua KAMMI, Rinaldi Yusuf, S.Pdu, kenaikan BBM ini bukan merupakan kenaikan yang pertama kali di tahun 2018, hal ini merupakan kali keempatnya, setelah sebelumnya pemerintah juga menaikkan harga BBM pada tanggal 13 Januari 2018, 20 Januari 2018, 24 Februari 2018 dan terakhir Sabtu 24 Maret 2018.
Meski kebijakan Pemerintah menaikan BBM Umum (Non Subsidi) tidak menyentuh rakyat kelas bawah, namun realita dilapangan justru kehadiran BBM subsidi (Premium Subsidi) justru keberadaanya sangat langka ditemui di SPBU khususnya di Sukabumi, sehingga seolah olah Masyarakat dipaksakan untuk mengkonsumsi BBM Umum (Non Subsidi).
BACA JUGA : Bupati Sukabumi Minta Pelayanan Perangkat Desa Tidak Terpengaruh Gaji Minim
Atas dasar itulah, KAMMI Menuntut pemerintah untuk selalu memperhatikan kepentingan rakyat kecil dalam menentukan kebijakan, serta
Menuntut DPRD Kota Sukabumi mendesak pemerintah pusat agar menjaga ketersediaan BBM Subsidi bagi masyarakat miskin di setiap SPBU di Sukabumi dan ikut menolak kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM serta mengembalikan harga BBM.
KAMMI juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sukabumi untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
BACA JUGA : Mantan Wanita Nomor Satu Sukabumi, Molly Menilai Pilkada dan Pilwalkot Sukabumi 2018 Cukup Miris
Menurut Mahasiswa, kenaikan BBM akan berimbas kepada masyarakat kelas bawah, Rakyat kecil dipastikan akan mendapat dampak yang terburuk akibat kenaikan BBM.
Kenaikan BBM akan mengakibatkan inflasi dan harga kebutuhan pokok yang melangit, naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat tingkat konsumsi rakyat miskin menurun bahkan bisa menambah jumlah rakyat miskin Indonesia yang kini mencapai 26,58 juta jiwa (Data BPS Per September 2017).(*)
Reporter : Dian Syahputra Pasi
