Berita Terkini Sukabumi

Jumat, 10 November 2017

Buruh se-Kabupaten Sukabumi Ancam Mogok Massal

TatarSukabumi.ID - Serikat buruh Kabupaten Sukabumi secara bersama-sama bersepakat untuk menyuarakan dan menuntut  diberlakukannya upah minimum sektor.

Serikat pekerja/serikat buruh itu bersepakat untuk mendatangani surat pernyataan bersama yang berisi 2 (dua) tuntutan diantaranya menuntut diberlakukannya upah minimum sektoral

Disamping tuntutan diberlakukannya upah minimum sektoral, serikat pekerja atau serikat buruh di kabupaten Sukabumi secara tegas menolak diberlakukannya upah padat karya.

BACA JUGA : Tragis, Bocah Cilik Terseret Arus Sungai Hingga 3 KM Di Sukabumi

Penolakan terhadap pemberlakuan upah padat karya ini didasari dari pemberlakuan di kabupaten/kota daerah lain di Jawa Barat yakni Kabupaten Purwakarta, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bogor yang diberlakukan upah padat karya yang besarannya jauh dibawah upah minimum.

Bertempat di Kantor SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi para pimpinan serikat pekerja yang terdiri dari K-SPSI, GSBI, HUKATAN SBSI, OPSI,SP TSK SPSI dan SPDAG pada Hari Kamis, 9 Nopember 2017 dengan serius membahas setiap tuntutan yang disampaikan dengan dilandasi berbagai pertimbangan dan hasil analisa dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

BACA JUGA : Geger, Warga Kebonpedes Temukan Mayat Yang Sudah Membusuk

Ma’mun Nawawi selaku Ketua DPC K-SPSI Kabupaten Sukabumi menyampaikan harapan dengan terbentuknya kebersatuan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh di Kabupaten Sukabumi.

“Sekarang kita harus melepaskan ego kita masing-masing sebagai serikat pekerja/serikat buruh, tapi bergandengan tangan memperjuangkan kesejahteraan buruh”, ungkap Ma’mun.

BACA JUGA : Dipastikan Ridwan - Daniel Maju Sebagai Pasangan Calon Di Pilgub Jabar

Sementara GSBI yang diwakili oleh Ketua dan sekretarisnya Dadeng Nazarudin dan Hasan Nur Arif, lebih menekankan pada penguatan strategi bersama dalam memperjuangkan upah minimum sektoral tersebut.

Dalam paparannya sebelum penandatanganan pernyataan bersama tersebut, Dadeng Nazarudin menjelaskan mengenai beberapa alasan diusulkannya upah minimum sektoral untuk beberapa sektor perusahaan yang sejenis.

BACA JUGA : Banjir Di Ciemas, Apa Karena Tambang Liar ?

“Kita harus lengkapi semua usulan dengan data-data valid, karena dukungan tanpa dukungan data yang valid, usulan kita akan mudah dipatahkan oleh pihak pengusaha," Jelas Dadeng.

Rencananya apabila dalam perundingan dengan pihak pihak terkait mengalami kebuntuan, maka para buruh akan melakukan aksi mogok massal.

BACA JUGA : KAPOLRES SUKABUMI : Tidak Ada Ampun Dan Toleransi Terhadap Pelaku Cabul

“Apabila jalan dialog udah kita tempuh tapi pengusaha tidak punya itikad baik untuk berunding atau mengalami gagal perundingan, ya mau gimana lagi langkah mogok kerja harus menjadi pilihan terakhir yang harus kita lakukan” ungkap Nendar Supriatna ketua F-HUKATAN SBSI.

Sementara Moch Popon Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi menjelaskan perbedaan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Upah Minimum Sektoral (UMSK), menurutnya, UMK pasca pemberlakuan PP 78 Tahun 2015 cukup menggunakan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Sementara UMKS harus ada kesepakatan antara pengusaha sektor dengan serikat pekerja di sektornya.(")

Reporter : Rapik Utama
Editor : Dian Syahputra Pasi